Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
Peristiwa
23 jam yang lalu
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
2
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
Peristiwa
22 jam yang lalu
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
3
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
4
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
Nasional
21 jam yang lalu
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
5
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
Kesehatan
16 jam yang lalu
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
6
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Peristiwa
16 jam yang lalu
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Home  /  Berita  /  Politik

Hidayat Nur Wahid: Kemenag Perlu Tambah Anggaran Realokasi untuk Subsidi Pulsa dan Internet

Hidayat Nur Wahid: Kemenag Perlu Tambah Anggaran Realokasi untuk Subsidi Pulsa dan Internet
Kamis, 03 September 2020 14:55 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama untuk meningkatkan realokasi anggaran dalam rangka memberikan dukungan pada masyarakat di bawah naungan Kementerian Agama dalam menghadapi bencana Covid-19.

Khususnya untuk mensubsidi internet dan pulsa bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Ini perlu diupayakan, sebagaimana yang dilakukan di Kemendikbud yang mendapatkan realokasi anggaran untuk subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendikbud senilai Rp 9 Triliun. Menurutnya, rencana realokasi anggaran Kemenag Rp 1,5 Triliun yang disampaikan Menteri Agama masih sangat mungkin ditambah.

"Rencana realokasi anggaran Kemenag yang hanya Rp 1,5 T, itu pun sudah termasuk efisiensi anggaran haji, masih sangat kecil. Di saat yang sama, kita harus dorong subsidi kuota untuk pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen yang tentu membutuhkan alokasi dana besar. Mereka terdampak akibat covid-19 juga, sebagaimana para siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendikbud, yang mendapatkan anggaran subsidi internet senilai Rp 9 Triliun. Menteri Agama harus perjuangkan keadilan anggaran pendidikan ini," disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis sesudah rapat kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag di Jakarta Rabu (2/9).

Hidayat menyebut, anggaran yang tidak terealisasi oleh Kementerian Agama tanpa Covid-19 selalu di atas Rp 2 Triliun. Pada 2019 angkanya mencapai Rp 2,5 Triliun, dan pada 2018 mencapai hampir Rp 5 Triliun. Dalam kondisi pandemi, serapannya semakin rendah. Hal itu bisa dilihat selama Semester I 2020, anggaran yang terealisasi baru mencapai 38% dari total anggaran Kemenag.

Selain itu, Kemenag seharusnya memiliki tambahan surplus dari anggaran haji yang besarnya Rp 1,5 Triliun, karena tidak ada pemberangkatan haji tahun ini dan sebagian biaya haji yang sudah dikeluarkan telah dibebankan kepada BPKH.

Politisi Fraksi PKS ini meminta Kemenag tidak justru kejar tayang penyerapan di akhir tahun. Karena itu sebaiknya meningkatkan realokasi di kuartal III ini untuk bansos dan tunjangan non-pegawai, serta pemberian subsidi internet/pulsa untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di lingkungan Kemenag.

Dirinya mencontohkan Kemendikbud yang mendapat alokasi anggaran Rp 7,2 Triliun untuk subsidi kuota dan Rp 1,7 Triliun untuk tambahan tunjangan profesi. Menurutnya, peningkatan realokasi untuk bansos, tunjangan, dan berbagai bentuk subsidi di kuartal III penting dilakukan oleh Kemenag sebagai salah satu upaya untuk mencegah Indonesia jatuh dalam resesi.

“Realisasi belanja Kemenag harus ditingkatkan di kuartal III untuk cegah resesi, melalui peningkatan realokasi untuk belanja barang non-operasional yang memberikan kebermanfaatan langsung pada masyarakat”, tegasnya.

Kemenag menyampaikan rencana realokasi anggaran Rp 1,5 Triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI Rabu (2/9). HNW meminta Kemenag meningkatkan nilai realokasi tersebut dan fokus membantu masyarakat, serta meninggalkan wacana yang menimbulkan kegaduhan seperti sertifikasi dai, yang ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat dan tidak ada dalam rencana kerja prioritas Kemenag.***


wwwwww