KUDU: Ada 17.754 Pernyataan terkait Omnibuslaw Ciptaker di Internet

JAKARTA - Perusahaan Big Data, PT Kudu Data Digital (KUDU Komunikasi) merilis pantauan mereka terkait topik Omnibuslaw di media daring (dalam jaringan internet) sepanjang tanggal 4 – 6 Oktober 2020.

Hasilnya, sebagaimana dikutip dari data visualisasi KUDU Komunikasi yang diungkap pada Rabu (7/10/2020) pukul 10.57 WIB, tercatat ada 17.754 Pernyataan terkait Omnibuslaw.

Jumlah pernyataan sebanyak itu, terdiri dari pernyataan positif dan netral yang masing-masing tercatat sementara berjumlah 3.690 pernyataan. Sementara penyataan negatif berjumlah 8.119 pernyataan, atau dua kali lipat dari pernyataan positif maupun pernyataan netral.

Dari seluruh pernyataan terkait Omnibuslaw di media daring tersebut, pernyataan terbanyak disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, disusul Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

Selain pernyataan dua politisi Partai Golkar itu, KUDU juga merilis sejumlah nama lain yang bicara terkait Omnibuslaw. Tokoh dengan jumlah pernyataan paling sedikit terkait Omnibuslaw, dalam pantauan KUDU, adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Seperti diketahui, UU Omnibuslaw Ciptaker telah disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020). Pengesahan UU inisiatif Pemerintah ini menuai banyak reaksi termasuk Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah dan DPR RI.

Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) bahkan mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pembatalan Pengesahan UU Omnibuslaw Ciptaker.***