Penerimaan Sepeda di Istana, KPK Diminta Panggil Moeldoko
 |
| Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima sepeda lipat edisi khusus karya anak bangsa untuk Presiden Jokowi dari Presenter Daniel Mananta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2020). (foto: istimewa) |
Selasa, 27 Oktober 2020 16:25 WIB
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terkait penerimaan sepeda lipat edisi Sumpah Pemuda kepada presiden.
"Seharusnya KPK segera memanggil Moeldoko," tegas Uchok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Uchok menilai, tak elok presiden menerima sepeda tersebut di tengah situasi bangsa yang menurut Uchok, "banyak rakyat lapar, PHK terjadi di mana-mana,".
"Kok di Istana malah bahas soal sepeda," kritiknya.
Sebelumnya, pihak Istana diminta segera melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat ke KPK Republik Indonesia, jika pemberian itu untuk pribadi Presiden Joko Widodo.
"Melalui Direktorat Gratifikasi, kemarin KPK telah berkoordinasi kepada pihak Istana terkait dengan informasi penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan," kata Plt. Juru Bicara Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Selasa.
Untuk diketahui, Senin 26 Oktober 2020, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima 15 sepeda lipat bertema Hari Sumpah Pemuda dari Direktur Utama PT Roda Maju Bahagia Hendra dengan CEO Damn! I Love Indonesia yang juga berprofesi sebagai pembawa acara, Daniel Mananta.
Sepeda lipat tipe ecosmo 10 Sp Damn yang dibuat khusus untuk memperingati hari Sumpah Pemuda itu diberikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Kami mendapat informasi bahwa sampai saat ini sepeda tersebut belum diterima oleh Pak Presiden dan akan dicek lebih lanjut," ujar Ipi.
Saat memberikan 15 sepeda lipat yang di pasaran bernilai sekitar Rp6 juta tersebut, Daniel Mananta mengatakan bahwa sepeda-sepeda itu 100 persen buatan dalam negeri hasil kolaborasi dengan PT Roda Maju Bahagia.
"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyampaian laporan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima," ungkap Ipi.***
| Editor | : | Muhammad Dzulfiqar |
| Kategori | : | Hukum, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta |
