Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Resmi Dilantik, PCNU Tangsel Targetkan 10 Ribu Kader Penggerak
Peristiwa
18 jam yang lalu
Resmi Dilantik, PCNU Tangsel Targetkan 10 Ribu Kader Penggerak
2
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
MPR RI
23 jam yang lalu
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
3
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
Olahraga
21 jam yang lalu
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
4
Survei Voxpol Center: Paslon Mahyeldi-Audy Joinaldy Paling Berani Berantas Korupsi di Sumbar
Politik
14 jam yang lalu
Survei Voxpol Center: Paslon Mahyeldi-Audy Joinaldy Paling Berani Berantas Korupsi di Sumbar
5
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
Kesehatan
23 jam yang lalu
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
6
Hutama Karya Buka Suara Soal Isu Jalan Tol Trans Sumatera Rawan Begal
Peristiwa
23 jam yang lalu
Hutama Karya Buka Suara Soal Isu Jalan Tol Trans Sumatera Rawan Begal
Home  /  Berita  /  Umum

Sanksi Memperlambat Layanan Kependudukan, Mulai dari Denda Jutaan Rupiah hingga Sanksi Sosial

Sanksi Memperlambat Layanan Kependudukan, Mulai dari Denda Jutaan Rupiah hingga Sanksi Sosial
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah dalam sebuah kesempatan. (foto: dok. ist.)
Rabu, 28 Oktober 2020 08:49 WIB
JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri menyatakan, ada sanksi serius bagi petugas Dukcapil di lapangan yang sengaja memperlambat layanan dokumen kependudukan.

Dalam pernyataan resmi Ditjen Dukcapil yang dikutip Rabu (28/10/2020), sanksi tersebut tak hanya sanksi yang dijatuhkan negara tapi juga sanksi dari masyarakat (sanksi sosial).

"Berdasarkan Pasal 92 UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur layanan Adminduk, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda paling banyak Rp10 juta," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah menyebut sanksi dari negara.

Adapun sanksi sosial, kata Zudan, adalah hal sepatutnya dirasa menjadi sanksi terberat bagi petugas Dukcapil.

"Sanksi terberat bagi institusi itu justru dari masyarakat," ujar Zudan sembari menyinggung kasus Ny. Nyaidah.

Ny. Nyaidah, adalah warga masyarakat di daerah yang mengalami "pimpong" pengurusan dokumen kependudukan hingga ke Ibu Kota Jakarta.

Warga Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsanti Surabaya sampai harus berangkat ke kantor Kemendagri di Jakarta untuk mengurus akta kematian anaknya untuk tujuan klaim asuransi. Padahal, kata Zudan, di kantor kelurahan setempat semestinya urusan Nyaidah bisa diselesaikan.

"Saya berduka karena ada masyarakat yang di-pimpong dan misinformasi sehingga si ibu mengurus hingga Jakarta. Terkesan birokrasi buruk sekali. Dukcapil sedang dihukum masyarakat. Gara-gara satu kasus saja, 514 Dinas Dukcapil Kab/Kota terkena dampaknya," ucap Zudan masygul.

Era keterbukaan informasi tak muskil membuat sanksi sosial ini menjadi semakin berat. Di kasus Ny. Yaidah yang sebetulnya sudah selesai pada 23 September 2020 lalu, kata Zudan, "beritanya baru digoreng sekarang,".

"(Ini, red) Fenomena yang tidak boleh terjadi lagi. Petugas Dukcapil dari atas sampai bawah harus aware dan care. Para Kadis Dukcapil yang lebih tinggi saya minta turun sampai ke level terendah," kata dia.

Mengigat kasus Ny. Nyaidah berawal dari misinformasi dan handling yang tidak tepat, kata Zudan, masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan "agar bertanya atau berkonsultasi dulu lewat layanan Whatsapp atau konsultasikan langsung ke Dinas Dukcapil terdekat,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan, Umum
wwwwww