Berhasil Terapkan Prokes dan K3, Kemendes PDTT Diganjar Penghargaan Mitra Bakti Husada 2020

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil meraih penghargaan Mitra Bakti Husada 2020 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kemendes PDTT menjadi satu-satunya Kementerian yang berhasil meraih penghargaan ini.

Penghargaan berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh Kemendes PDTT yang telah dinilai secara mandiri dan diverifikasi oleh tim yang ditentukan oleh Kemenkes.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid merasa bangga karena Kemendes PDTT peroleh penghargaan yang cukup bergengsi ini, apalagi ini berkaitan dengan Protokol Kesehatan dan penerapan K3.

Kemendes PDTT telah menelurkan sejumlah kebijakan dan gerakan riil untuk penanganan pandemi Covid-19. Yang pertama, yaitu pengalihan Dana Desa untuk untuk Program Desa Tanggap Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, Ruang Isolasi, Gerbang Desa, dan kampanye hidup yang bertujuan agar Covid-19 tidak menyebar di desa.

"Kemendes PDTT telah merilis Protokol Normal Baru Desa yang jadi guidence bagi desa untuk jalankan era New-Normal Desa," kata Taufik, Kamis (12/11/2020).

Bukan hanya penanganan Pandemi saja, Kemendes PDTT telah memikirkan aspek rebound ekonomi desa pasca Covid-19 ini dengan program Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai Desa hingga program Ketahanan Pangan di dipusatkan di lokasi transmigrasi.

"Kemendes PDTT telah kampanyekan "Gerakan Setengah Miliar Masker" untuk Desa dengan bekerja dengan PKK karena masker ini dianggap sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata Plt Dirjen PPMD ini.

Kemendes PDTT menaruh perhatian yang besar terhadap aspek keselamatan dan kesehatan pegawai, olehnya, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam Manajamen K3 yaitu, Pertama, aspek keselamatan, aspek ini berisi hal-hal yang perlu di mitigasi untuk melindungi pegawai saat bekerja seperti seperti infrastruktur, tata kerja dan lain-lain.

Kedua, aspek kesehatan, berisikan mengenai pengaturan terkait standar kesehatan pegawai dan kesehatan mental yang akan diwujudkan dalam bentuk Employee Assistance Programe (EAP) yaitu bantuan profesional yang akan menangani masalah psikologis di lingkungan kerja.

Ketiga, aspek kesehatan lingkungan kerja, yang mengatur lingkungan kerja pegawai agar sesuai dengan standar peraturan. Terakhir, aspek ergonomi, aspek ini mengatur tentang hubungan antara pegawai dengan alat-alat kerjanya seperti meja, kursi dan standar-standarnya.

Kemendes PDTT meraih penghargaan MBH 2020 ini dalam kategori Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD dan Swasta, bersama PT. Freeport Indonesia Tembagapura Timika dan PT. PGAS Telekomunikasi Jakarta.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyerahkan pengharhaan secara simbolis secara virtual bersamaan dengan puncak acara Hari Kesehatan Nasional ke-56 Tahun 2020.***