Cerita Warga yang Bersikap Kritis soal Distribusi Bansos: Bingung Mengadu Kemana Lagi

BEKASI - N (33) seorang warga RT/RW 06/15, kelurahan Jaka Sampurna, kecamatan Bekasi Barat, kota Bekasi, provinsi Jawa Barat, mengeluhkan adanya pungutan dalam distribusi bantuan sosial (Bansos) di lingkungan tempat tinggalnya.

Wanita yang mengaku sebagai penjual kecil-kecilan masker dan sarung tangan ini menuturkan persoalannya melalui surat ke redaksi GoNews.co pada Jumat (20/11/2020).

"Setiap saya mengambil Bansos pihak RT selalu meminta uang yang ditentukan paling kecil Rp5 ribu," kata N dalam suratnya.

Saat dikonfirmasi, N menuturkan, pihak RT memang tidak mewajibkan warga membayar biaya yang konon dimaksudkan sebagai uang lelah tenaga pengangkutan Bansos itu. Kata dia, "ya pihak RT bilangnya seikhlasnya,".

"Ini terjadi dari awal Bansos, mulai Bansos kedua kalau tidak salah ingat. Jadi, mungkin sudah 7 kali kira-kira," kata N.

Selain pungutan, Bansos di wilayah itu juga kerap dianggap N tak sesuai. N menyoal komposisi Bansos yang tidak sama; komposisi Bansos bisa berbeda antar penerima, dan antar waktu.

"Pernah, pihak RT menawarkan pada saya untuk memilih. 'Mau yang ini, atau yang itu?'" kata Dia mengutip tawaran yang pernah Ia terima.

Ia menambahkan, "ada janda, kasihan sekali, isi Bansosnya beda dengan yang saya terima. Jadi memang, Bansosnya dibelah gitu oleh pihak RT. Katanya supaya semua kebagian,".

N menuturkan, dirinya pernah melaporkan hal ini pada kelurahan. Laporan N berujung kunjungan pihak kelurahan ke pengurus RT tersebut.

"Setelah itu, istrinya RT sempat marah pada saya. Saat ada pembagian Bansos, Dia bilang, kalau tidak segera diambil Bansosnya akan dikembalikan ke kelurahan. Tempo hari dipotong segitu aja lapor ke kelurahan," kisah N.

Di tengah pandemi dan dampaknya yang belum usai, perubahan dirasa tak kunjung terjadi. N pun mencoba mengadu ke nomor pengaduan yang konon Ia dapatkan dari pemberitaan televisi. Aduannya, juga Ia lengkapi dengan foto peristiwa.

"Kalau tidak salah nomor itu saya lihat di TV," tutur N.

Upayanya, tak berhenti di situ. Kata N, dikutip dari suratnya, Ia bahkan pernah mengadu kepada kepala daerah melalui media sosial, namun tak juga ditanggapi.

"Saya juga coba tulis di wall (kolom komentar, red) IG wali kota dan gubernur pun tidak ada respons, padahal saya lihat beberapa warga direspons," kata Dia.

"Saya tidak tahu harus mengadu kemana lagi," ujarnya menambahkan.

Dalam wawancara dengan GoNews.co, N mengaku tidak tahu ada berapa jumlah jenis bantuan di masa pandemi, dan bagaimana aturannya. Tapi bagaimana pun, menurut N, pungutan sebesar Rp5 ribu rupiah adalah beban tersendiri di tengah situasi pandemi.

N berharap, sikap kritisnya bisa membawa kebaikan bagi lingkungannya. "Orang-orang nggak berani bersuara seperti saya, itu karena takut dipersulit saat nanti mereka mengurus KTP dan sejenisnya,".

Sekedar pengingat, pada Kamis (19/11/2020), Koordinatoriat Wartawan Parlemem (KWP) menggelar diskusi terkait tepat sasaran atau tidaknya Bansos di masa pandemi. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut di antaranya, menteri sosial RI Juliari Batubara, anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis dan wakil ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari menyatakan, bahwa bantuan sosial sudah tepat sasaran. Meskipun, kata Dia, "yang namanya mis itu pasti ada. Tapi kan permasalahannya, seringkali misalnya, kita berikan bantuan 100, yang ribut 3 orang, kemudian yang diliput 3 orang, bukannya yang 97 orangnya,".

Dalam kesempatan itu, Iskan juga menyampaikan penilaian bahwa secara umum Bansos memang terbilang tepat sasaran. Mis yang mungkin sektar 3 persen, terbilang wajar karena sistem belum secanggih dan sebaik di Eropa.

Penilaian positif juga disampaikan Marwan Dasopang kala itu. Tapi Marwan mengungkapkan, banyaknya jenis Bansos dari berbagai pihak selain Kemensos telah membuat Bansos yang diterima sebagian masyarakat menjadi bisa lebih dari cukup.

"Ternyata setelah kita kumpulkan bantuan sosial dari semua jenis, itu yang bisa Rp30 juta per satu keluarga," kata Marwan.

Mundur lebih jauh, GoNews.co pernah mempublikasikan kisah persoalan-persoalan serupa tapi tak sama dengan kisah N, di antaranya; 'Dilema RT soal Bantuan Ekonomi Warga di Tengah PSBB DKI' pada 18 April 2020, dan 'Pengakuan Warga Tak Pernah Terima Bansos dan Kewajiban Iuran' pada 13 Agustus 2020.***