Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penduduk Indonesia Dirilis Berjumlah 271.349.889 Jiwa, 17.463 Diantaranya Berusia 100-115 Tahun
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Penduduk Indonesia Dirilis Berjumlah 271.349.889 Jiwa, 17.463 Diantaranya Berusia 100-115 Tahun
2
Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit
MPR RI
17 jam yang lalu
Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit
3
Mufida minta Pemerintah mulai Prioritaskan Vaksin Merah Putih
GoNews Group
23 jam yang lalu
Mufida minta Pemerintah mulai Prioritaskan Vaksin Merah Putih
4
Sambangi Mendagri, Amerika Apresiasi Suksesnya Pilkada 2020
Nasional
20 jam yang lalu
Sambangi Mendagri, Amerika Apresiasi Suksesnya Pilkada 2020
5
4 Sektor Industri Nasional yang bisa Bertahan di Tengah Pandemi
Ekonomi
22 jam yang lalu
4 Sektor Industri Nasional yang bisa Bertahan di Tengah Pandemi
6
Sultan Najamudin: Polri Harus Bisa jadi Tonggak Utama Penegakan Hukum di Indonesia
Peristiwa
18 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Polri Harus Bisa jadi Tonggak Utama Penegakan Hukum di Indonesia
Home  /  Berita  /  MPR RI

Syarief Hassan Sebut Deklarasi Papua Merdeka Tindakan Makar

Syarief Hassan Sebut Deklarasi Papua Merdeka Tindakan Makar
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan. (Foto: Istimewa)
Jum'at, 04 Desember 2020 12:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menentang keras pernyataan Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada Selasa (1/12/2020).

Deklarasi tersebut, menurutnya tidak berdasar, sebab Papua dan Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang sah.

Syarief Hasan menyebutkan, Pemerintah bersikap tegas dan diproses secara hukum sesuai UU Negara Republik Infonesia terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang melakukan deklarasi dan menyatakan diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat.

"Tidak satu orangpun atau golongan manapun yang boleh mengklaim secara sepihak tanah air Indonesia," tegas Syarief Hasan, Jumat (4/12/2020).

Menurutnya, tindakan Benny Wenda dan ULMWP telah melanggar keputusan sah PBB terkait hasil referendum masyarakat Papua yang menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia pada 1969. "Referendum masyarakat Papua pada 1969 yang menginginkan bergabung dengan Indonesia," ungkap Syarief.

Syarief Hasan menyebutkan bahwa langkah Benny Wenda tidak dibenarkan aturan internasional. "Berdasarkan Traktat Montevideo 1933, ULMWP tidak memiliki dasar, sebab wilayah yang diklaim adalah wilayah resmi Indonesia. Rakyat Papua menginginkan dan menyatakan bergabung dengan Indonesia sesuai hasil referendum 1969," ungkapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Papua merupakan provinsi sah di Indonesia. "Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Olehnya itu, gerakan yang berusaha memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia adalah gerakan melanggar konstutusi NKRI dan konstitusi International," ungkapnya.

Ia pun mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan gerakan ULMWP yang dikomandoi Benny Wenda. "Masyarakat Papua dan Papua Barat adalah bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tandasnya.

Syarief Hasan juga terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. "Pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah harus terus ditingkatkan. Pemerataan pembangunan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga berkomitmen untuk tetap menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia khususnya dari Papua dan Papua Barat. "Kami dari Partai Demokrat akan terus berkomitmen untuk menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat merasakan pembangunan yg semakin maju," pungkasnya.***

wwwwww