Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
24 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
2
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
20 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
3
DPR: UU ITE Layak Direvisi dan Masuk Prolegnas 2021
Nasional
17 jam yang lalu
DPR: UU ITE Layak Direvisi dan Masuk Prolegnas 2021
4
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
19 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
5
Instruksi AHY ke Mahkamah Partai Demokrat: Pecat Kader yang Terbukti Berhianat!
Peristiwa
16 jam yang lalu
Instruksi AHY ke Mahkamah Partai Demokrat: Pecat Kader yang Terbukti Berhianat!
6
Elysa Fransiska Bongkar Kunci Yana Komara Tetap Eksis di Usia 49 Tahun
Olahraga
19 jam yang lalu
Elysa Fransiska Bongkar Kunci Yana Komara Tetap Eksis di Usia 49 Tahun
Home  /  Berita  /  Nasional

PKS Dorong Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi

PKS Dorong Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi
Ilustrasi perlindungan data pribadi. (gambar: ist./lestari moerdijat)
Rabu, 27 Januari 2021 12:11 WIB
JAKARTA - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS akan mendorong terwujudnya lembaga pengawas independen PDP (perlindungan data pribadi).

Data pribadi saat ini sudah menjadi komoditas strategis oleh publik, swasta, bisnis, maupun pemerintah. Namun, kata Jazuli, masih banyak penyalahgunaan yang terjadi.

"Perspektif RUU PDP melindungi data warga negara dari penyalahgunaan oleh siapa pun baik swasta maupun instansi pemerintah. Di sana urgensi lembaga pengawas independen," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Ads

Natinya, pengawas independen memiliki tugas melakukan sosialisasi, mengawasi, menangani sengketa administrasi, melakukan mediasi dan memberi rekomendasi, dan berkoordinasi serta melimpahkan permasalahan terkait pidana ke Kepolisian.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww