Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
'Dear' AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
Nasional
14 jam yang lalu
Dear AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
2
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
Olahraga
22 jam yang lalu
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
3
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
Olahraga
21 jam yang lalu
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
4
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Politik
24 jam yang lalu
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
5
Lukman, Pelatih Bertangan Dingin dan Pemegang Sertifikat IWF dan IOC
Olahraga
21 jam yang lalu
Lukman, Pelatih Bertangan Dingin dan Pemegang Sertifikat IWF dan IOC
6
Komentari Sebuah Berita, Bossman: "Kalau Golkar Boleh Nggak buat Bossman, Pak Mahfud?"
Politik
17 jam yang lalu
Komentari Sebuah Berita, Bossman: Kalau Golkar Boleh Nggak buat Bossman, Pak Mahfud?
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Pajak Penjual Pulsa Berlaku Februari 2021, Ini Ketentuannya untuk Konter Kecil...

Pajak Penjual Pulsa Berlaku Februari 2021, Ini Ketentuannya untuk Konter Kecil...
Ilustrasi penjual pulsa. (gambar: tangkapan layar Instagram @indah_celuler)
Sabtu, 30 Januari 2021 14:15 WIB
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) penjual pulsa dan kartu perdana alias konter pulsa. PMK ini mulai berlaku pada 1 Februari 2021 mendatang.

"Atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh Pasal 22, dipungut PPh Pasal 22," bunyi Pasal 18 Ayat 1 aturan itu seperti dikutip, Sabtu (30/1/2021).

Terkait hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu RI, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, PPh ditagihkan kepada level distribusi, adapun pelaku usaha cilik yang memiliki Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) tidak akan dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen.

Ads

"Kalau pengecer kecil dan merupakan wajib pajak yang selama ini menggunakan PPh UMKM yang 0,5 persen, maka dia tidak akan dipotong," kata Hestu dikutip dari cnnindonesia.com.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan, Ekonomi
wwwwww