Pilkada 2024 Bisa Rugikan Sebagian Calon Potensial Capres

JAKARTA - Peneliti P2P-LIPI (Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Aisah Putri Budiarti berpandangan, penunjukan Pj (pejabat) Gubernur akibat Pilkada (Pemilhan Kepala Daerah) yang diserentakkan di 2024 bisa merugikan sebagian kepala daerah yang punya kans untuk nyapres.

"Kalau melihat nama-nama yang akan berakhir masa jabatannya dalam pemilu (pemilihan umum), memang banyak diantaranya merupakan sosok potensial untuk capres (calon presiden, red) dalam pilpres (pemilihan presiden) 2024," kata Aisah kepada wartawan, Senin (8/2/2021).

Namun diantara kepala daerah tersebut, Aisah melanjutkan, nama potensial yang paling dirugikan sesungguhnya adalah Anies (Gubernur DKI Jakarta) dibandingkan yang lain. Mengapa Anies? Dibandingkan RK (Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat), Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) dan Khofifah (Gubernur Jawa Timur), Anies memiliki tenggat waktu yang paling jauh dengan masa pilpres. Anies akan berakhir di tahun 2022 atau berselisih 2 tahun dari pemilu," papar Aisah.

Di satu sisi, kata Aisah, Anies punya waktu menyiapkan diri lebih besar untuk pemilu jika memang ingin mencapreskan diri. Namun jeda yang begitu jauh tanpa basis aktivitas politik yang jelas, apalagi Anies tak berpartai, punya risiko besar bagi Anies untuk melekatkan dirinya kepada publik dengan image positif dan untuk mempertahankan posisi kuat dalam dinamika politik nasional.

"Sementara itu, sosok lain jika memang ingin naik ke jenjang pilpres cenderung diuntungkan karena jeda hanya sekitar satu tahun, dan ini bisa menjadi waktu strategis untuk membangun strategi politik dan basis politik-massa dukungan menjelang pilpres. Sosok lain ini masih punya rekam jejak diingat publik karena berakhir di masa yang masih dekat dengan masa dimulainya tahap pilpres pada 2023," kata Aisah.

Lebih jauh, Aisah memungkasi, peta politik ini juga wacana calonnya perlu diperluas tak sekedar pada nama kepala daerah, tapi juga nama-nama menteri yang saat ini menjabat.

"Kalau hitung untung dan rugi, dari segi mencetak perhatian publik, jika menteri berhasil bekerja dengan baik dan membangun image baik, maka calon dari posisi menteri ini bisa lebih unggul dari pada sosok kepala daerah tadi terkait aspek 'panggung politik'. Meski dari aspek persiapan politik, karena ada jeda, sosok kepala daerah menjadi lebih unggul," demikian Aisah.***