Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
19 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
18 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
17 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
16 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
12 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
11 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Tak Diperbolehkan Masuk di Rapat DPR, Perwakilan LAM Riau Mengaku Diperlakukan Tidak Adil

Tak Diperbolehkan Masuk di Rapat DPR, Perwakilan LAM Riau Mengaku Diperlakukan Tidak Adil
Sejumlah Anggota LAM Riau beradu argumen dengan Kadis ESDM Riau, Indra Agus. (Foto: GoNews.co)
Selasa, 09 Februari 2021 16:02 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, merasa diperlakukan tidak adil karena hanya satu perwakilan dari LAM Riau yang diperbolehkan mengikuti rapat panitia kerja (Panja) Migas Blok Rokan, Riau, yakni Datuk Syahril Abubakar.

Akibatnya, beberapa perwakilan LAM Riau yang tidak diizinkan masuk sempat gaduh dengan pihak keamanan DPR dan beradu argumen dengan Kepala Dinas ESDM Riau, Indra Agus.

Meskipun keributan tersebut sudah mereda, mereka tetap tidak diperbolehkan masuk hingga rapat yang berlangsung tertutup tersebut dimulai.

Ads

Demikian diungkapkan Panglima Punggawa LAM Riau, Datuk Jhon Dasa Himbalan. Ia merasa kecewa atas perlakukan tidak adil tersebut.

"Itu tidak adil karena selama ini Pertamina, Chevron sebagai pengelola operator di sana. Kami masyarakat adat di sana tidak dapat apa-apa, hari ini kami menuntut itu. Sebenarnya hearing komisi VII DPR RI inilah kesempatanya," ujarnya, Selasa (9/2/2021) di Gedung DPR.

Menurut Jhon Dasa Himbalan, seharusnya pihak LAM lah yang paling berhak mendampingi Wakil Gubernur Riau, Eddy Natar Nasution dalam rapat panja Migas itu, mengingat jumlah pembatasan peserta yang hanya terdiri sebanyak 15 orang saja.

"Sampai disini hanya 15 orang saja yang masuk, unsur LAM hanya 1 orang. Sementara, kami LAM Riau berangkat berapa yang bisa berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan keadilan, untuk negeri kami," tukasnya.

Karena selama ini, menurutnya, hasil dari kegiatan eksplorasi minyak di Blok Rokan itu tidak memberi kontribusi keuntungan kepada masyarakat adat LAM Riau. Sehingga pada kesempatan alih kelola Blok Rokan itu pada Agustus 2021 mendatang, LAM Riau sangat berharap dapat memiliki saham di dalamnya.

"Mereka mendengarkan kami harusnya, untuk ikut dalam pengelolaan ini, kami harus ikut dalam pengelolaannya harus punya saham kalau kami hitung selama ini pemakaian tanah adat ribuan triliun sudah habis ke Jakarta ini," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua LAM Riau, Datuk Syahril Abu Bakar mengatakan, bahwa agenda rapat tersebut memang pesertanya dibatasi. "Tempatnya terbatas, ini sesuai dengan protokol Covid-19," jawabnya kepada GoNews.co singkat.***

wwwwww