Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
19 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
18 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
17 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
16 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
12 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
11 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemendagri Dukung Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Kemendagri Dukung Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Mendagri, Muhammad Tito dalam acara penandatanganan MoU Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemendikbud untuk afirmasi pendidikan tinggi bagi kades, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa di Bidakara, Jakarta, Rabu (10/2/2021). (gambar: tangkapan layar)
Rabu, 10 Februari 2021 10:46 WIB
JAKARTA - Mendagri (Menteri Dalam Negeri), Muhammad Tito, menyatakan apresiasi dan dukungan kepada Kemendes PDTT RI (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang menggandeng Pertides dalam upaya meningkatkan kapasitas Kepala Desa.

Pembangunan desa, kata Tito, memiliki atensi tersendiri dari Presiden RI, Joko Widodo. Karenanya, negara telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp72 triliun untuk itu.

Hal ini disampaikan Tito dalam acara bersama Mendes (Menteri Desa) PDTT, Abdul Halim Iskandar, Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) RI, dan Forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa) di Bidakara, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Ads

Pembangunan desa untuk menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi baru, kata Tito, adalah bagian dari upaya jangka panjang menciptakan pemerataan ekonomi dan menjaga daya tahan nasional. Sehingga, peningkatan kapasitas Kepala Desa menjadi penting.

"Pak Mendes sudah sangat bekerja keras dan kami sangat men-support. Untuk mengelola anggarannya, itu sepenuhnya kami serahkan pada Bapak Mendes. Keinginan dari Pak Presiden memang agar desa-desa ini diperkuat. Dengan lahirnya Undang-Undang 6/2014, ada pemilihan Kepala Desa, mereka menjadi pejabat politik untuk masa jabatan 8 tahun. Yang jadi persoalan adalah kapasitas, Dia (Kepala Desa) harus mengelola desa sebagai bagian dari sistem kenegaraan," kata Tito dalam acara yang diikuti GoNews.co secara virtual, Rabu.

Karenanya, lanjut Tito, upaya Kemendes yang menggandeng Pertides untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa, adalah agenda strategis yang pasti didukung oleh Kemendagri. Afirmasi Pertides juga sejalan dengan upaya Kemendagri melalui IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang sebelumnya telah mengekar pelatihan-pelatihan vokasi ilmu pemerintahan untuk Kepala Desa.

"Kemendagri pasti dukung. Dari 1,5 juta perangkat desa, 62 persennya lulusan SMA/Sekolah Menengah Atas (di atas syarat yang ditetapkan UU yakni lulusan SMP), mereka harus dibantu untuk memiliki kemampuan olah pikir saintifik, menguasai dasar-dasar ilmu pemerintahan dan bisa membuat desa mereka mandiri," kata Tito.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Kapolri ini menegaskan agar afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa tidak terjebak pada formalitas sertifikasi atau ijazah, melainkan harus betul-betul membentuk olah pikir Kepala Desa yang saintifik.

Di tempat yang sama, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menyatakan, ada banyak manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, perangkat desa, Pengurus BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan pendamping desa. Diantaranya adalah kemajuan desa, BUMDes dan pendampingan yang lebih cepat.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan
wwwwww