Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
23 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
23 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
23 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
23 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
23 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
24 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  Nasional

Alasan Ini, Jokowi Dinilai Layak Lanjutkan Kekuasaan

Alasan Ini, Jokowi Dinilai Layak Lanjutkan Kekuasaan
Ilustrasi percaturan politik Jokowi. (gambar: ist./katta.id/jokowi's javanese philosophy)
Kamis, 18 Februari 2021 12:27 WIB
JAKARTA - Masa jabatan periode ke-2 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi akan berakhir pada 2024. Tapi mantan Walikota Solo itu disebut layak melenggang ke periode ke-3 di Pilpres (Pemilihan Presiden-Wakil Presiden) tahun tersebut.

Kendala Jokowi untuk digadang maju kembali pada Pilpres 2024, disebut ada di konstitusi, tapi mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono berpandangan, konstitusi tinggal lah konstitusi, yang penting ada kesepakatan untuk revisi.

"Konstitusi kan tinggal konstitusi, gampang diatur. Artinya, kalau kita ingin Indonesia keluar dan selamat (dari pandemi Covid-19, red), menjadi negara besar, berikan kesempatan lagi kepada Jokowi untuk menjadi Presiden RI," kata Arief dikutip GoNews.co dari video akun YouTube Bergeloralah!, Kamis (18/2/2021).

Menurut Arief, Jokowi telah terbukti berhasil menjaga stabilitas Indonesia di masa pandemi Covid-19. Meski pertumbuhan ekonomi nasional minus, menurut Dia, negara-negara lain bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih jelek.

Jokowi sebagai Presiden RI, menurut Arif, terbukti piawai dalam mengkonsolidasikan kekuatan. Kemampuan itu dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi pandemi yag tak jelas ujungnya.

Dalam hal konstitusi tidak disepakati untuk diubah, Jokowi dipandang perlu untuk menyiapkan sosok penggantinya sebagai presiden periode mendatang. Dan kata Arief, sudah ada sosok yang disiapkan dari latar belakang Ketua Umum partai.

"Masih of the record, yang pasti bukan Prabowo. Yang pasti," kata Arief.

Terkait hal ini, Pengamat Politik Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyatakan, Jokowi dimungkinkan maju kembali sebagai calon presiden jika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945.

"Terutama pasal yang mengatur pembatasan presiden satu periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Kalau itu bisa diubah, Jokowi bisa saja maju lagi," kata Ujang dikutip dari jpnn.com.

Tapi, menurut Dia, masyarakat juga menginginkan perubahan (kepemimpinan, red) di tahun 2024 nanti.

Sentralisasi - Konsolidasi Kekuatan untuk Kemenangan Negara dari Pandemi Covid-19

Banyak yang menduga aktivitas ekonomi global akan runtuh, akan mengancam Indonesia; Virus (Covid-19, red) mengakibatkan krisis multidimensi; Negara liberal demokrasi akan remuk; Korban semakin banyak.

Hal itu dikemukakan oleh Analis Politik internasional, Wowiek Prasantyo alias Bossman, dalam sebuah video yang Ia unggah di akun Instagram Mardiguwp. Tertulis di unggahan tersebut, 'Kudeta Partai Demokrat?! Berpotensi Nggak Nurut Pemerintah Seperti FPI'.

Dalam video tersebut, Bossman Wowiek mengungkap kemungkinan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah dalam proses mensentralisasi kekuatan politik guna menjaga keselamatan bangsa dan negara dari tekanan krisis pandemi Covid-19.

Omnibus Law Ciptaker, Pilkada (pemilihan kepala daerah) Serentak 2024, dan konsolidasi dengan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) agar seirama dengan pemerintah, disebut menjadi bagian strategi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Politik
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77