Demokrat Sumut Tolak KLB Ilegal di Deli Serdang

JAKARTA - Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain menegaskan, pihaknya menolak penyelenggaraan KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang. Heri menyatakan, ini adalah sikap jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat di 33 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di bawahnya.

"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," tegas Heri Zulkarnain dalam pernyataan tertulis yang diterima GoNews.co, Kamis (4/3/2021).

Heri mengungkapkan, dirinya telah menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader Demokrat, serta Kepala KSP (Kepala Staf Kepresiden), Moeldoko.

Kata Heri, pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia). Tapi Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) GAMKI, Willem Wandik, sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ini.

"DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum," kata Heri.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengungkapkan kabar mengenai KLB yang digagas oleh sejumlah mantan kader dan sejumlah pihak.

Terkait KLB ini, mantan Sekjen (Sekretaris Jenderal) Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengaku akan hadir di kongres luar biasa (KLB).

"Kalau KLB ini memenuhi syarat, maka saya akan minta pulihkan keanggotaan saya," kata Marzuki dikutip dari kompas.com, Kamis (4/3/2021). Seperti diketahui, Marzuki disanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pada Jumat (26/2/2021) lalu.

Sebagai informasi, berdasarkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat, KLB dapat digelar jika diminta oleh MTP (Majelis Tinggi Partai) atau diminta oleh minimal 2/3 DPD, 1/2 DPC dan disetujui Ketua MTP yakni SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

Dan sebagai pengingat, Kepala KSP, Moledoko pernah menegaskan agar dirinya tak ditarik-tarik dalam kisruh Demokrat. Pernyataan Moeldoko tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada 25 Februari 2021. Moledoko, saat itu menanggapi namanya yang disebut-sebut oleh SBY sat SBY bicara mengenai situasi partai tersebut.

"Janganlah menekan-nekan saya! Saya diam, jangan menekan-nekan. Dan saya ingin mengingatkan semuanya ya, saya ingin mengingatkan, karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini," kata Moeldoko.***