Dukcapil: Yang Belum Terapkan 'Tap' KTP-el, Belum Kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri

JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kemendagri (Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri), Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, jika masyarakat masih dimintai fotocopy KTP-el dalam suatu urusan di birokrasi, mungkin karena birokrasi tersebut belum bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk bisa menggunakan card reader.

"Lazimnya, sudah ada beberapa lembaga yang tidak memakai fotokopi KTP-el lagi," kata Zudan dalam pernyataan tertulis yang dikutip GoNews.co, Kamis (4/3/2021).

Mereka yang sudah bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan menggunakan card reader kata Zudan, diantaranya adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan sebagian besar bank.

"(Mereka, red) itu kan sudah tidak minta lagi, KTP-el sudah dibaca dengan card reader. Sebagian besar bank seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan BNI itu sudah tidak menggunakan fotokopi lagi," kata dia.

Bahkan, kata Zudan mencontohkan, verifikasi tamu yang datang ke Kemendagri di Medan Merdeka Utara atau di Ditjen Dukcapil Pasar Minggu hanya perlu tap KTP-el layaknya e-money.

Lebih jauh Dirjen Zudan menjelaskan bahwa KTP-el sudah dilengkapi chip yang berisi data kependudukan.

"Chip dalam KTP elektronik itu bisa terbaca hanya dengan men-tap di card reader," kata Dirjen Zudan.

Zudan mengungkapkan ada tiga cara untuk proses verifikasi KTP-el. Pertama dengan NIK. Kedua, akses biometrik berupa foto dan sidik jari. Ketiga menggunakan alat baca yang bernama card reader.

"Jadi kalau lembaga-lembaga sudah menggunakan tiga cara itu, maka tidak perlu fotokopi. Jadi kalau ada bank sudah membuka data nasabah akses NIK, dia nggak perlu fotokopi. Lembaga sudah menggunakan sidik jari atau sidik wajah, dia nggak perlu fotokopi. Atau yang ketiga tadi, pakai card reader," ungkapnya menjelaskan.

Zudan menambahkan, fungsi utama KTP-el dengan NIK (nomor induk kependudukan) adalah untuk penunggalan data. Sehingga penduduk tidak terdata lebih dari satu kali.

"Data ini bisa diakses oleh lembaga-lembaga untuk penunggalan data. Mereka melakukan verifikasi dengan mencocokkan NIK. Sudah ada 2.851 lembaga yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil," katanya.***