Ini 9 Penyebab Piala Menpora Harus Dibatalkan Menurut IPW

JAKARTA - 'Piala Menpora' ajang turnamen sepakbola yang akan dimulai pada Minggu (21/3), di Kota Solo, Jawa Tengah, masih menuai kontroversi, mengingat masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak mengeluarkan izin even Piala Menpora tersebut. Terlebih lagi pemerintah melalui Mendagri sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kami mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematuhi instruksi pemerintah tersebut dan tidak mengeluarkan surat ijin Piala Menpora. Sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai PPKM yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya Sigit," ujar Neta, Rabu (10/3/2021) di Jakarta.

Bagi IPW sendiri ada sembilan alasan kenapa Piala Menpora harus dibatalkan. Pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak. Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora.

"Kedua, klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur serta mendiskriminasi klub asal Papua tersebut. Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji. Dan keempat, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu," tandasnya.

Kemudian yang kelima kata Neta, Menpora hingga saat ini tidak transparan mengenai biaya turnamen. "Jika turnamen ini menggunakan uang negara harus diaudit BPK dan turnamen ini harus diplototi KPK agar tidak terjadi korupsi, jangan sampai kejadian dana bansos terulang," paparnya.

Keenam, lanjut Neta, dipastikan 70 persen klub yang ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara tarkam (jauh di bawah gaji pemain profesional). Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS dan jika ini terjadi itu merupakan pelanggaran hukum.

"Kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan. Terakhir atau yang kesembilan, patut diduga para pemain Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara Tarkam," tegasnya.

"Dari sembilan alasan ini IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas ecek ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepakbola nasional, yang ada justru berpotensi menimbulkan krumunan masa dan menjadi klaster baru Covid 19 dan melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM," tambah Neta.

Seharusnya kata Dia, Menpora, PSSI, dan komunitas sepakbola harus mendorong adanya konsolidasi persebakbolaan nasional agar nasib dan prestasi sepakbola nasional serta semua kru yang terlibat bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang orang tertentu.***