Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pecat Direksi dan Tuding Pengisi Kajian Ramadan Radikal, PT Pelni Minta Maaf
Peristiwa
7 jam yang lalu
Pecat Direksi dan Tuding Pengisi Kajian Ramadan Radikal, PT Pelni Minta Maaf
2
Talk Coffee Solusi Tempat Nongkrong Baru di Depok, Monica: Bismillah Kita Jalan
Ekonomi
23 jam yang lalu
Talk Coffee Solusi Tempat Nongkrong Baru di Depok, Monica: Bismillah Kita Jalan
3
Dirut RSUD Arifin Achmad Klaim Tak Minta Biaya Dedek Bayi Pengidap Omfalokel
Umum
22 jam yang lalu
Dirut RSUD Arifin Achmad Klaim Tak Minta Biaya Dedek Bayi Pengidap Omfalokel
4
Abraham Cetak 20 Angka, Prawira Tundukkan West Bandits
Olahraga
22 jam yang lalu
Abraham Cetak 20 Angka, Prawira Tundukkan West Bandits
5
Dragan Djukanovic Tunggu Keputusan Manajemen
Sepakbola
7 jam yang lalu
Dragan Djukanovic Tunggu Keputusan Manajemen
6
Persebaya Siap Ladeni Permainan Terbuka Persib
Sepakbola
20 jam yang lalu
Persebaya Siap Ladeni Permainan Terbuka Persib
Home  /  Berita  /  Umum

Otsus Bukan Solusi, Orang Papua Maunya Apa?

Otsus Bukan Solusi, Orang Papua Maunya Apa?
Ilustrasi orang Papua dalam sebuah tarian dengan Bendera Merah Putih. (foto: dok. ist./via boombastis)
Sabtu, 13 Maret 2021 12:14 WIB
JAKARTA - Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Papua, Filep Wamafma, mengungkapkan bahwa menurut rakyat Papua dan kelompok-kelompok di Papua, UU Otsus (Undang-Undang Otonomi Khusus) bukan lagi solusi. Pemerintah pusat diharap membuka ruang bahwa otsus itu bukan satu-satunya kebijakan urgent bagi rakyat Papua.

"Bagi saya otsus itu bukan kebijakan satu-satunya, namun masih banyak kebijakan lain yang membangun Papua. Bagaimana kalau Papua tanpa otonomi khusus? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh masyarakat Papua dan bukan sebaliknya Pemerintah memaksa Otsus dengan segala konsekuensi yang ada," kata Filep dikutip GoNews.co dari pernyataan pers Sabtu (13/3/2021).

Perjalanan Otsus selama 20 tahun sebelumnya, juga harus dievaluasi secara transparan. Menurutnya, otsus kemarin tidak berdampak signifikan dalam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Jadi, "Jangan memaksakan (otsus, red)!".

"Bahkan karena kebijakan ini, membuat sejumlah penolakan dari rakyat Papua. Hal ini memakan korban dari kalangan rakyat sipil dan ini sesuatu yang tidak bagus. Biarlah demokrasi memberikan ruang untuk menentukan," kata Filep.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, DPD RI, Umum
wwwwww