Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
21 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
2
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
21 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
3
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
11 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
4
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
20 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
5
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
20 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
6
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Sepakbola
20 jam yang lalu
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Home  /  Berita  /  PON

Otsus Bukan Solusi, Orang Papua Maunya Apa?

Otsus Bukan Solusi, Orang Papua Maunya Apa?
Ilustrasi orang Papua dalam sebuah tarian dengan Bendera Merah Putih. (foto: dok. ist./via boombastis)
Sabtu, 13 Maret 2021 12:14 WIB
JAKARTA - Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Papua, Filep Wamafma, mengungkapkan bahwa menurut rakyat Papua dan kelompok-kelompok di Papua, UU Otsus (Undang-Undang Otonomi Khusus) bukan lagi solusi. Pemerintah pusat diharap membuka ruang bahwa otsus itu bukan satu-satunya kebijakan urgent bagi rakyat Papua.

"Bagi saya otsus itu bukan kebijakan satu-satunya, namun masih banyak kebijakan lain yang membangun Papua. Bagaimana kalau Papua tanpa otonomi khusus? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh masyarakat Papua dan bukan sebaliknya Pemerintah memaksa Otsus dengan segala konsekuensi yang ada," kata Filep dikutip GoNews.co dari pernyataan pers Sabtu (13/3/2021).

Perjalanan Otsus selama 20 tahun sebelumnya, juga harus dievaluasi secara transparan. Menurutnya, otsus kemarin tidak berdampak signifikan dalam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Jadi, "Jangan memaksakan (otsus, red)!".

"Bahkan karena kebijakan ini, membuat sejumlah penolakan dari rakyat Papua. Hal ini memakan korban dari kalangan rakyat sipil dan ini sesuatu yang tidak bagus. Biarlah demokrasi memberikan ruang untuk menentukan," kata Filep.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, Nusantara, PON
wwwwww