Legislator PKS Tolak Impor Garam

JAKARTA - Anggota Komisi IV fraksi PKS DPR RI (Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Johan Rosihan, menegaskan penolakannya atas rencana  impor 3,07 ton garam tahun 2021.

Mengutip nusadaily.com Selasa (16/3/2021), Johan mengatakan, rencana impor bukti nyata jika pemerintah tidak memiliki keberpihakan yang kuat untuk mengembangkan komoditas garam rakyat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam lansiran antaranews.com mengatakan, impor garam sudah diputuskan melalui rapat Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, red). Porsi impor hanya untuk memenuhi kekurangan pemenuhan kebutuhan garam nasional.

"Nanti misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kami menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja," kata dia sebagaimana dikutip GoNews.co.

Cnnindonesia.com menulis, pemerintah memperkirakan kebutuhan garam nasional tahun lalu (2020, red) mencapai 4,5 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri berkisar 3,5 juta ton.

Sementara itu, penjualan garam lokal dikabarkan merosot di tengah pandemi Covid-19. Di Pantai Dadapayam dan Sepanjang, Gunung Kidul, petani garam bahkan berhenti berproduksi, tidak hanya karena penjualan yang lesu, tapi mereka juga dihadapkan pada mesin pompa yang rusak, dan gangguan angin kencang.

Ketua Kelompok Petani Garam Dadap Makmur di Pantai Dadapayam, Kalurahan Kanigoro, Saptosari, Triyono dalam lansiran bisnis.com pada 16 Maret 2021 mengatakan, kelompoknya tidak lagi memproduksi garam sejak satu tahun lalu.

"Sudah mulai diperbaiki dan kami targetkan pada awal April sudah bisa kembali beroperasi," ungkapnya.***