Kemendagri melalui Irjen (Inspektorat Jenderal) Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengungkapkan, Ia berencana menerbitkan kebijakan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang fokus pada pencapaian prioritas pemerintah, dan merumuskan kebijakan bagi APIP di daerah dalam mengawal secara maksimal prioritas nasional.
"Untuk mewujudkan itu semua, kita arahkan APIP di daerah untuk melakukan reviu, baik terhadap dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran untuk mendukung 7 Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tersebut," ujar Tumpak dikutip GoNews.co dari keterangan Puspen (Pusat Penerangan) Kemendagri, Sabtu (20/3/2021).
Berdasarkan catatan evaluasi Itjen Kemendagri selama ini, dokumen perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan penyelenggaraan pemda yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga teknis masih belum didekatkan secara maksimal dengan RKP.
Berkas RKP 2021 yang dilihat GoNews.co menyebut, ada 7 poin yang menjadi kerangka prioritas nasional RKP 2021 yang meliputi:
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3) Meningkatkan Sumbe Daya Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik***
