Ingatkan Soal Penggabungan Tiga BUMN, PKS: Pemerintah Harus Berhati-hati

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah terkait wacana menggabungkan 3 perusahan negara yang memiliki pasar di segmen UMKM.

"Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam melakukan rencana penggabungan 3 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini," katanya dalam siaran pers, Kamis (25/3/2021).

Tiga perusahaan tersebut yakni Bank BRI, PT PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero). Tujuannya untuk mendorong bisnis pelaku UMKM di Indonesia.

Menteri BUMN menjelaskan BRI memang memiliki fokus untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Pun dengan PNM yang mayoritas nasabahnya pelaku usaha ultra mikro. Sementara Pegadaian merupakan perusahaan negara yang bergerak mengelola utang.

Anis yang juga Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini menyampaikan alasannya. Pertama, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN harus memastikan rencana pembentukan Holding Ultra Mikro (Holding UMi) ini tidak akan berdampak pada nasib karyawan di perusahaan BUMN terkait.

"Ini harus dibuktikan dan harus ada jaminan pada nasib karyawan BUMN terkait (jangan sampai ada PHK). Termasuk jaminan bahwa sinergi co-location tidak akan berdampak pada penutupan unit kerja Pegadaian dan PNM," ujarnya.

Kedua, politisi senior PKS ini mengatakan, sebagaimana disampaikan bahwa dampak Holding UMi berupa peningkatan profitabilitas dari sinergi akan diteruskan kepada nasabah (contohnya dalam penurunan bunga pinjaman kepada nasabah).

"Pernyataan ini harus jelas dan jangan sampai hanya janji atau sekedar contoh. Yang terpenting bagi usaha kecil (mikro dan ultra mikro) adalah jaminan mereka akan mendapatkan kemudahan dan keringanan pembiayaan," tegas Anis.

Dan ketiga, Anis mengingatkan harus ada komitmen dan jaminan yang jelas tentang porsi (angka) untuk pembiayaan ultra mikro dan UMKM sekaligus kemudahan akses terutama usaha mikro dan ultra mikro yang belum pernah tersentuh layanan pembiayaan dari perbankan.

"Pemerintah harus komitmen memberikan porsi yang jelas untuk pembiayaan ultra mikro dan UMKM serta memberi kemudahan akses kepada mereka. Pembuatan holding ini harus betul-betul menguntungkan usaha ultra mikro dan UMKM, jangan malah sebaliknya," pungkasnya.***