Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
Hukum
21 jam yang lalu
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
2
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
Umum
21 jam yang lalu
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
3
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
Peristiwa
20 jam yang lalu
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
4
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
Peristiwa
21 jam yang lalu
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
5
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
Hukum
22 jam yang lalu
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
6
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Politik
21 jam yang lalu
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Koordinasi APH - APIP sebelum Penyelidikan dan Penyidikan di Pemerintahan Dianggap Perlu

Koordinasi APH - APIP sebelum Penyelidikan dan Penyidikan di Pemerintahan Dianggap Perlu
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Istimewa)
Kamis, 08 April 2021 19:15 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
SERANG - Pakar Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh berpandangan, politik hukum di pemerintahan sebaiknya mengedepankan proses administrasi pemerintahan.

Misalnya, kata Zudan dalam pernyataan tertulis kepada GoNEWS.co, Kamis (8/4/2001), bila ada pengaduan masyarakat harus ada koordinasi APH (aparat penegak hukum) dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sebagaimana ketentuan dalam UU Pemda.

Hal tersebut juga disampaikan Zudan dalam Seminar Tri Dasawarsa PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI secara daring, Rabu.

Zudan menjelaskan, filosofi yang ada di UU Pemda adalah, proses penelaahan dalam kerangka administrasi pemerintahan harus dilakukan sebelum proses hukum oleh APH.

"Dicek dulu semuanya, apakah ada mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan melawan hukum) atau tidak. Mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban. Kesalahannya hanya bersifat administratif atau kesalahan yang memang ada niat jahat dan diikuti dengan perbuatan melawan hukumnya. Inilah dua hal yang harus dilakukan dalam koordinasi antara APIP dan APH yang akan melakukan lidik dan penyidikan," jelas Zudan.

Tentu saja, Zudan menekankan, arah politik hukum ini memerlukan komitmen.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww