Temui Luhut, Senator Riau Bahas Infrastruktur hingga Pertanian

JAKARTA - Anggota DPD RI asal Riau, Misharti, secara khusus menemui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Rabu (7/4/2021).

Dalam pertemuan tersebut, puteri almarhumah Maimanah Umar itu membahas berbagai permasalahan di Riau mulai dari percepatan infrastruktur hingga pertanian di Riau.

"Di sektor pertanian, Riau ini punya potensi yang sangat bagus, khususnya sawit, karet, sagu dan kelapa. Untuk meningkatkan hasil pertanian tersebut, kita berharap pemerintah pusat bisa membantu kesulitan para petani," ujarnya.

Kesulitan petani tersebut kata Misharti, terkait dengan pupuk, pengadaan bibit serta harga jual dari hasil pertanian yang masih rendah. "Alhamdulillah Pak Luhut menyambut baik keluhan kita," tandasnya.

Selain itu, Ia juga meminta dukungan agar pemerintah pusat mempercepat pembangunan di Riau. Karena menurut dia, hingga saat ini masih banyak infrastruktur yang belum berjalan hingga yang terbengkalai.

"Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktivitas ekonomi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan seperti keberlanjutan ruas tol di Sumatera, meningkatkan akses pelabuhan Tanjung Buton dan bandara," ujarnya.

"Kita berharap, infrastukur jalan menuju Pelabuhan Tanjung Buton ini bisa disegerakan pemabngunananya. Kemudina soal jalan tol juga kita harapkan bisa dapat diselesaikan secepatnya," timpal Misharti.

Dalam pertemuan tersebut, Misharti juga didampingi langsung Wakil ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin dan beberapa senator asal Sumatera. Tidak hanya persoalan di Riau, dalam pertemuan tersebut para senator ini juga membahas berbagai persoalan yang ada di Pulau Sumatera.

Menanggapi hal itu, Menko Luhut menyampaikan, pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi dengan melakukan studi mendalam dengan melibatkan para akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan. Selain itu, DPD RI diharapkan dapat memberikan dukungan penyelesaian terhadap permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.

"Kita akan lihat per provinsi, jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka, UGM misalnya. Dan kami mohon dukungan dari DPD RI untuk dapat membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan ini karena hanya empat persen yang dikuasai oleh rakyat, seperempatnya dikuasi oleh konglomerat," kata Menko Luhut

Luhut juga berjanji akan melakukan langkah-langkah strategis terhadap aspirasi yang disampaikan oleh DPD RI. "Kita akan bergerak cepat memonitor tindak lanjut dari semua aspirasi yang telah disampaikan. Saya menilai semua persoalan yang telah diutarakan sangat substantif bagi perencanaan pembangunan Nasional di daerah di Sumatera. Dan saya sangat mendukung agar ini bisa terwujud," tegas Luhut

Luhut juga menyatakan siap untuk menghadiri atas gagasan rencana acara yang akan dilaksanakan oleh DPD RI dengan mengundang seluruh kepala daerah se-Sumatera yang kemudian acara tersebut dijadikan sebagai wadah dalam menyampaikan setiap persoalan kedaerahan.

Pertemuan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi RI turut dihadiri Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Senator Riau Misharti, Senator Jambi Elviana dan Senator Bangka Belitung Darmansyah Husein. Sementara dari Kemenko Maritim, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL. Kalake.***