Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
8 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
Politik
9 jam yang lalu
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
3
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
Hukum
15 jam yang lalu
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
4
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
Peristiwa
9 jam yang lalu
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
5
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
Peristiwa
13 jam yang lalu
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
6
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Internasional
14 jam yang lalu
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW

Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
Kepala BNSP Kunjung Masehat. (Foto: Istimewa)
Selasa, 20 April 2021 15:35 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Maseta membantah berita di beberapa media siber yang menyebutkan bahwa BNSP akan melarang Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

"Prof Nuh berita itu sudah dikonfirmasi. Komisioner BNSP tidak membuat 'statement' demikian. Dan kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," kata Kepala BNSP Kunjung Masehat kepada Ketua Dewan Pers Prof Dr Ir M. Nuh, Senin (19/4/21).

Beberapa media siber sebelumnya, menyiarkan berita seolah-olah Komisoner BNSP Henny Widyaningsih ketika menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan asesor BNSP bahwa  berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.   

"Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP," tandas Henny.

Kepada Ny Tetty DS Ariyanto, Komisioner BNSP Bidang Penjaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama dan Hukum BNSP, Henny Widyaningsih membantah narasi tajam itu. 

Ia mengatakan memang memberikan paparan mengenai sertifikasi profesi pada acara puluhan peserta pelatihan asesor BNSP yang berlangsung di Ruang Serba Guna LSP, Lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021 lalu. 

Tapi, sama sekali tidak pernah mengatakan seperti yang ditulis sejumlah media. "Prof, itu baru pelatihan asesor. Belum dilisensi LSPnya. Saya sudah sampaikan kepada CLSP agar meminta rekomendasi ke Dewan Pers karena itu persyaratan lisensi," jelas Ny Tetty DS Ariyanto, komisioner yang selama ini kerap berkomunikasi dengan Dewan Pers terkait masalah uji kompetensi wartawan.

Dewan Pers sendiri yang sah berdiri berdasarkan ketentua pasal 15 UU Pers no 40 tahun 1999, sudah sejak tahun 2010 melaksanakan program sertifikasi wartawan, yakni setelah merumuskan Standar Kompetensi Wartawan, hasil kesepakatan semua konstituen Dewan Pers. 

Semua konstituen DP, yakni wakil organisasi wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media. 

Impelentasi sertifikasi itu dilaksanakan melalui proses uji kompensi wartawan yang dilaksanakan lembaga uji kompetensi wartawan yang ditunjuk Dewan Pers.

Sejak dilaksanakan selama lebih 10 tahun oleh 17  lembaga uji kompetensi wartawan, program itu sudah memberikan lebih 18.000 sertifikat dan kartu kompetensi kepada para wartawan.

Dewan Pers sejak dua tahun terakhir,  sebenarnya sudah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan. 

Sudah ada rencana untuk menjalin kerjas ama secara fungsional dan profesional guna dapat meningkatkan terus kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:ANTARA
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, DKI Jakarta
wwwwww