AS Ungkap Investigasi Kerja Paksa Buruh Indonesia di Kapal-Kapal China, RRC Murka!

JAKARTA - Pemerintah China hari Senin (31/5) mengecam dan menuduh Amerika Serikat 'mempolitisasi' soal investigasi kapal-kapal China mempekerjakan paksa buruh Indonesia dalam kondisi seperti perbudakan. Juga mengecam Presiden Joe Biden yang menginstruksikan badan-badan intelijen Amerika untuk 'melipatgandakan' upaya melacak asal-usul Virus Corona.

Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection/CBP) Amerika Serikat (AS) pada Jumat (28/5) menyatakan, penyelidikan instansinya mengungkap bahwa banyak pekerja Indonesia yang dipekerjakan di puluhan kapal-kapal China Dalian Ocean Fishing, mendapati kondisi yang sangat tidak manusiawi. Mereka kerap mengalami kekerasan fisik, ditahan upahnya, dijerat dengan utang, serta bekerja dan hidup dalam kondisi yang mengenaskan.

AS memberlakukan larangan impor baru atas makanan laut dari armada perikanan China. CBP mengatakan, seperti dikutip Reuters, langkah itu diambil karena armada itu menggunakan buruh kerja paksa di 32 kapalnya, termasuk melakukan pelanggaran HAM terhadap banyak pekerja Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konperensi pers hari Senin (31/5) mengatakan, kapal-kapal China. "Dalian Ocean Fishing tidak pernah menjual produk apapun ke Amerika, jadi sebenarnya tidak ada yang bisa disita Amerika," kata Wang.

Soal perintah Presiden Joe Biden menginstruksikan badan-badan intelijen Amerika untuk 'melipatgandakan' upaya melacak asal-usul Virus Corona disebutnya sebagai manipulasi politik. "Kami menilai pekerjaan pelacakan virus harus bergantung pada ilmuwan, dibanding pada personil intelijen," ujar Wang Wenbin dalam konperensi pers.

Wang mendesak Amerika dan sekutu-sekutunya untuk tidak melakukan penelusuran asal muasal Covid-19. "Untuk tujuan politik tersembunyi."

Secara terpisah Wang mendesak Australia dan Selandia Baru untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri China "dengan kedok hak asasi manusia."

Perdana Menteri Australia Scott Morison dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern telah menyampaikan keprihatinan mendalam tentang kondisi hak asasi manusia di Xinjiang, di barat laut China; dan menuntut China mengizinkan kunjungan "bermakna" oleh PBB dan pihak-pihak lain ke wilayah itu.

"Kami sekali lagi mendesak pihak terkait untuk berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggungjawab dan melakukan lebih banyak hal yang kondusif bagi perkembangan hubungan bilateral dan perdamaian, serta stabilitas di kawasan," tegas Wang.***