Willy Aditya: Indonesia Berpengalaman Pulangkan WNI

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan keamanan kepulangan warganya dari negeri jiran. Pernyataan Willy, menyusul masih adanya banyak warga negara Indonesia di Malaysia yang belakangan mengalami eskalasi tinggi pandemi.

Menurut Willy, Indonesia sudah berpengalaman dalam memulangkan warga negaranya dari Malaysia. Seperti saat pemerintah memulangkan mahasiswa Indonesia ke Tanah Air dari Wuhan dulu-saat awal terjadi pandemi.

"Sekarang tinggal eksekusinya saja yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan protap yang kita miliki," kata Willy dalam sebuah pernyataan yang dikutip GoNEWS.co, Selasa (8/6/2021).

Untuk diketahui, kebijakan total lockdown yang diterapkan Pemerintah Malaysia akibat melonjaknya kasus Covid-19 berdampak terhadap WNI. Malaysia berencana akan memulangkan ribuan WNI.

Ada sekitar 7.200 WNI berada dalam detensi Imigrasi Malaysia dan menunggu kepulangan ke Tanah Air. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyiapkan rencana untuk memastikan langkah perlindungan bagi WNI yang berada di Malaysia.

Kepulangan ribuan WNI tersebut juga menjadi perhatian anggota Fraksi NasDem lainnya. Anggota Timwas PPMI DPR RI, Fadholi dalam rapat Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama beberapa kementerian/lembaga di Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021) menyatakan desakannya agar pemerintah Indonesia segera mengevakuasi 7300an Pekerja Migran Indonesia yang ada di Malaysia.

Jika perlu, kata Fadoli, andai tidak ada satupun kementerian/lembaga terkait yang memiliki kesiapan dana untuk mengevakuasi 7300 pekerja migran dari Malaysia maka negara melalui bendaharanya bisa mengadakan anggaran khusus karena situasi yang dialami pekerja migran tersebut masih dalam konteks bencana pandemi.

"Bisa nggak kita koordinasi dengan Menteri Keuangan Kira-kira perlu anggaran berapa? Siapa yang bisa mengestimasi, silahkan! Pos anggarannya mau diambil dari mana? Apakah bisa ada alokasi khusus dari Menkeu karena ini masuk ke ranah bencana," kata Fadholi kala itu.

Rapat kala itu memutuskan, Kemenko PMK RI menjadi leading sector dalam penanganan 7300an pekerja migran Indonesia yang tertahan di Malaysia. Kemenko PMK akan mengkoordinasi BP2MI, Kemenaker RI, Kemlu RI, Kemendagri RI, dan BNPB.***