Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
Politik
21 jam yang lalu
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
2
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
Hukum
16 jam yang lalu
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
3
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
Peristiwa
23 jam yang lalu
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
4
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
Politik
21 jam yang lalu
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
5
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
Ekonomi
13 jam yang lalu
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
6
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Politik
22 jam yang lalu
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Home  /  Berita  /  DPR RI

Pansus Dorong Revisi UU Otsus Tak Terbatas

Pansus Dorong Revisi UU Otsus Tak Terbatas
Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua/Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Yan P. Mandenas (kanan) dalam sebuah diskusi mengenai Otsus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6/2021). (foto: gonews.co/dzulfiqar)
Rabu, 09 Juni 2021 16:11 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Pansus RUU Otsus Papua, Yan P. Mandenas, mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tak terbatas pada dua pasal. Papua, menurut 'anak buah' Prabowo ini, butuh aturan Otsus yang lebih relevan dengan berbagai persoalan yang nyata.

"Revisi ini jangan diajukan revisi terbatas, tapi diajukanlah revisi yang merambah relevansi dengan berbagai persoalan di Papua sehingga kompleksitas masalah di Papua bisa kita selesaikan melalui revisi kedua UU Otsus ini," kata Yan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Kalau tidak seperti itu, ujarnya menambahkan, "Tahun depan mau tidak mau kita harus mendorong revisi lagi,".

Yan menyatakan, dibutuhkan penanganan terpadu untuk menggarap semua potensi yang ada di Papua untuk kesejahteraan orang Papua. Ia menyebut beberapa sektor diantaranya, pendidikan, kesehatan, perikanan dan pertanian.

"Kita harus masuk ke dalam substansi, membedah pasal per pasal termasuk dengan mensinkronkan dengan Undang-Undang lain," kata Yan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Papua, DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Papua Barat
wwwwww