Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
Hukum
9 jam yang lalu
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
2
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
DPR RI
17 jam yang lalu
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
3
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
Hukum
16 jam yang lalu
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
4
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
Ekonomi
18 jam yang lalu
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
5
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
Hukum
16 jam yang lalu
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
6
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
MPR RI
15 jam yang lalu
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Reformasi Birokrasi di Daerah Belum Optimal, Hudori sampaikan 4 Jurus Percepatan

Reformasi Birokrasi di Daerah Belum Optimal, Hudori sampaikan 4 Jurus Percepatan
Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori dalam suatu kesempatan rapat virtual. (foto: puspen kemendagri)
Kamis, 10 Juni 2021 07:38 WIB
JAKARTA - Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori mengungkapkan, masih terdapat kabupaten/kota yang mendapatkan nilai CC, C dan D. Bahkan, sebanyak 115 kabupaten/kota belum melaksanakan reformasi birokrasi.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (9/6/2021), Hudori pun menekankan sejumlah hal yang menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pertama, kata Hudori, dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Kedua, perlu adanya agenda kerja dan action plan sebagai pedoman reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Ketiga, diperlukan strategi untuk implementasi reformasi birokrasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah. Keempat, pemerintah daerah harus melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

"Semoga acara ini mampu memberikan semangat dan kemajuan berarti sesuai pencapaian target indeks reformasi birokrasi yang diharapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 -2024," kata Hudori dalam laporan puspen kemendagri yang dikutip GoNEWS.co, Kamis (10/6/2021).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Pemerintahan
wwwwww