Corona di Indonesia: Partai Dominan dan Oposan lagi Kompak Dorong Lockdown

JAKARTA - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai, pelaporan Wabup Lampung Tengah ke polisi karena dugaan pelanggaran Prokes adalah bukti salah arahnya pemerintah dalam penanganan pandemi.

"(Pertama, red) proses sosialisasi belum tuntas," ujar Mardani, Senin (28/6/2021).

Akibatnya, imbuh Mardani yang merupakan salah satu speaker partai oposan itu, "Akan ada banyak korban jika fokusnya pada penindakan,".

Mestinya, menurut Mardani, penerapan UU Karantina Kesehatan fokus pada membangun kekuatan sosial untuk tangguh menghadapi pandemi berbasis kesadaran, bukan mengedepankan hukum. "Waktu dan tenaga habis untuk menghukum orang sementara korban pandemi Covid-19 kian banyak,".

Kedua, Mardani juga menyatakan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk menerapkan lockdown atau karantina wilayah sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Kita usulkan lockdown atau karantina wilayah," kata Mardani kepada GoNEWS.co.

Sebelumnya, Wakil Bupati atau Wabup Lampung Tengah, Ardito Wijaya dilaporkan ke Polda Lampung karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri pesta. Laporan itu diterima polisi pada Minggu kemarin.

Laporan itu terdaftar dengan nomor registrasi LP/B/950/VI/2021/SPKT/POLDA LAMPUNG. Bukti laporan itu diberikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Senin (28/6/2021).

"Laporan masyarakat baru kami terima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Lampung pada hari Minggu, 27 Juni 2021 selanjutnya laporan tersebut akan dilakukan penyelidikan," ujar Pandra dikutip dari detik.com.

Lockdown juga Jadi Dorongan Partai Terkuat di DPR

Dorongan lockdown atau karantina wilayah ini, sebelumnya juga disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk politisi PDIP, Charles Honoris. Charles yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI itu menilai PPKM Mikro tak lagi relevan dengan situasi penyebaran korona yang meninggi di Tanah Air. Seperti diketahui, PDIP adalah fraksi terkuat saat ini di DPR RI. PDIP juga merupakan partai dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.***