DPR: RUU HKPD Harus Cakup Strategi Kemandirian Keuangan Daerah

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) yang tengah didalami komisinya harus mencakup strategi memunculkan kemandirian keuangan daerah.

Hal ini dinilai penting karena kemandirian keuangan daerah masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Menurutnya, perjalananan kebijakan desentralisasi fiskal yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2001 perlu di evaluasi.

"Kita harapkan RUU HKPD bisa memperbaiki apa yang bisa dilakukan untuk pemerintah daerah. Karena bagaimana pun pemerintah daerah punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya di daerah," kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima GoNews.co, Rabu (14/7/2021) di Jakarta.

Anis mengungkapkan, berdasarkan data yang ia peroleh, pemerintah pusat hanya memiliki kapasitas untuk mentransfer sekitar 13-18% dari harapan daerah. Yang tertinggi adalah pada tahun 2021 dimana pemerintah pusat mentransfer sejumlah 18% dari ajuan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini memberi catatan atas dihapusnya salah satu jenis transfer daerah yaitu Dana Insentif Daerah (DID) dalam RUU HKPD.

"Penghapusan DID dari RUU HKPD ini menjadi catatan penting. Padahal keberadaan DID mampu memacu peningkatan pelayanan public yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pembangunan," kata dia.

Sedangkan untuk dana alokasi khusus, Anis memberikan catatan sebagaimana masukan dari pemerintah provinsi dan juga DPRD nya bahwa permasalahan sering muncul dari hal-hal yang bersifat teknis seperti keterlambatan pengiriman juknis yang terjadi berulang setiap tahun.

Permasalahan lain yang menjadi catatan ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini adalah dana alokasi yang seharusnya membedakan antara satu daerah dengan daerah lain. Padahal, ada daerah kepulauan dan daerah daratan, tetapi dana alokasi disamakan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pengamatannya, Anis mengatakan ekspektasi pemerintah daerah untuk mendapatkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat tinggi. Pembangunan di daerah sangat tergantung dengan transfer dari pusat. Survey BPK tentang Review Kemandirian Fiskal Daerah, BPK 2019/sebelum covid, membuktikan bahwa kabupaten yang benar-benar mandiri hanya satu, yakni Kabupaten Badung.

Delapan daerah lain terkategori mandiri, dan selebihnya tidak mandiri baik provinsi atau kabupaten/kota. "Kita berharap poin-poin penting ini dapat masuk ke dalam RUU HKPD," katanya.***