Jika Tak Ada Evaluasi Menyeluruh, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Stop Impor Vaksin Sinovac

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah segera menghentikan impor bahan baku vaksin Sinovac sampai ada hasil evaluasi menyeluruh efektifitas penggunaan vaksin buatan China itu.

"Saya sayangkan sikap Pemerintah yang terus mengimpor vaksin Sinovac. Padahal beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand sudah menghentikan penggunaan Sinovac dan beralih ke vaksin yang efikasinya lebih baik," ujar Mulyanto kepada GoNews.co, Jumat (23/7/2021).

Bahkan kata Dia, China sebagai produsen Sinovac diketahui memborong vaksin Pfizer buatan Amerika. WHO menyebutkan efikasi vaksin Sinovac hanya 51 persen. Sementara BPOM menyebut 65 persen. Angka tersebut lebih kecil dibanding efikasi vaksin merek lain.

Sementara itu, di tengah program vaksinasi yg tengah berjalan di Indonesia justru terjadi lonjakan gelombang kedua pandemi Covid-19. "Jadi sangat wajar kalau kita meragukan efektivitas vaksin Sinovac tersebut. Secara ekonomi ini tidak optimal dengan anggaran yang kita gelontorkan untuk mengimpor vaksin. Jadi, Pemerintah perlu segera menyetop impor vaksin ini," tandasnya.

Sebelumnya, pertanggal 22 Juli 2021 Pemerintah kembali mendatangkan 8 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Dari pengiriman yang ke-29 ini total bahan baku vaksin Sinovac yang diterima Pemerintah berjumlah 123.500.280 dosis.

Bahan baku atau vaksin bulk ini akan diolah PT Bio Farma sebelum didistribusikan ke masyarakat sebagai vaksin jadi.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa vaksin yang digunakan selama ini efektif dalam menanggulangi Covid-19. Jika dinilai tidak efektif, sebaiknya segera diganti dengan merek lain yang lebih baik.

"Kita tidak ingin anggaran yang besar untuk pembelian vaksin impor terbuang sia-sia. Karena itu Pemerintah harus menyetop impor vaksin Sinovac ini, sampai diperoleh hasil evaluasi secara komprehensif. Kalaupun harus impor, maka vaksin yang dipilih haruslah yang berkualitas. Vaksin yang tingkat efikasinya tinggi. Toh anggaran yang disediakan negara untuk pengadaan vaksin tidak sedikit," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto menambahkan Pemerintan jangan tergantung dan mengandalkan satu merek vaksin. Sementara di dunia tersedia pilihan merek vaksin yang lebih baik. Jangan terkesan Pemerintah tunduk pada kepentingan pihak tertentu dalam hal pembelian vaksin ini. Pemerintah harus memikirkan dan mengedepankan keselamatan rakyat.

"Kalau sekarang masyarakat melihatnya, Pemerintah seperti didikte mafia impor," tandas Mulyanto.***