Anis Byarwati Sebut Ekonomi Islam Jadi Alternatif Pulihkan Ekonomi Negara di Masa Pandemi

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menjadi nara sumber utama pada acara Obrolan Awal Semester (OBRAS) Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Selain Anis, hadir sebagai pembicara dalam acara ini yaitu Dr. Irwan Santosa, SH, S.Pn, M.Kn dan Harliansyah. Acara ini dibuka oleh Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi.

Mengawali pemaparannya pada webinar yang dihadiri lebih dari seratus peserta ini, Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyampaikan topik mengenai Pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

Ia mengutip sejumlah data yang dirilis oleh BPS yang menyebutkan bahwa BPS mencatat pada Agustus 2020, jumlah penduduk Indonesia yang terkena dampak Covid-19 mencapai 29,12 juta orang. Dengan porsi 14,28 persen dari penduduk usia kerja (PUK).

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga menjelaskan bahwa jumlah pekerja yang menganggur karena Covid-19 menurut data BPS mencapai 2,56 juta jiwa. "Dari jumlah itu, sebanyak 0,76 juta jiwa bukan angkatan kerja berhenti bekerja karena Covid-19 sepanjang Februari hingga Agustus 2020. Adapun tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,77 juta jiwa. Sedangkan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta jiwa," kata Anis.

Masih menurut data BPS, lanjut Anis, selama Agustus 2020, provinsi yang mengalami lonjakan tekstil dan produk tekstil (TPT) di atas lonjakan nasional adalah DKI (4,41 persen); Bali (4,06 persen); Kepri (2,84 persen); Banten (2,53 persen); Jabar (2,42 persen); Jateng (2,04 persen); dan Jatim (2,02 persen). Lonjakan TPT nasional mencapai 1,84 persen.

Anis juga menguraikan data BPS yang menegaskan bahwa selama Covid-19 berlangsung, telah terjadi peningkatan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 10,19 persen naik dari 9,22 persen pada tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa pada September 2020 naik dari 25,14 juta pada September 2019. Penduduk miskin naik 2,41 juta jiwa sepanjang September 2019-September 2020. Data terbaru (Maret 2021) menunjukkan angka kemiskinan mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14 persen. Penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 mencapai 15,51 juta jiwa atau 13,2 persen. Sedangkan di perkotaan sebesar 12,04 juta jiwa atau 7,88 persen.

"Data Maret 2021 menunjukkan kemiskinan di perdesaan mencapai 15,37 juta jiwa atau 13,1persen sedangkan di perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa atau 7,89 persen," terangnya.

Dengan data yang mencerminkan keterpurukan ekonomi teraebut, Anis menegaskan bahwa alokasi anggaran dalam APBN secara umum telah disediakan secara memadai. Namun kinerja pemerintah belum optimal. Terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN Tahun 2020 yang sangat besar yaitu sejumlah Rp245,59 triliun. Jumlah ini menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2020 menjadi 388,12 triliun.

"Padahal alokasi anggaran telah disediakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp153,86 trilyun, Kesehatan Rp193,93 trilyun, insentif usaha Rp62,83 trilyun, dukungan UMKM dan korporasi Rp171,77 trilyun, dan untuk program prioritas sebesar Rp117,04 trilyun," paparnya.

Di akhir sesi, Anis menegaskan bahwa menghadapi kondisi ekonomi yang sulit ini, nilai-nilai kebersamaan sangat penting terutama di masa pandemi. Ia menegaskan, salah satu konsep yang cocok untuk diterapkan dalam masa pandemi ini adalah konsep ekonomi Islam.

"Nilai-nilai ekonomi Islam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa pandemi. Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas ekonomi," pungkasnya.***