Apresiasi Program SNAP, Komisi XI DPR Ingatkan Bank BI soal Infrastuktur Digital Antar Pulau

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menggelar rapat yang dilakukan secara virtual ini dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (30/8/2021). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarati, menyampaikan beberapa catatan dan masukannya.

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN ini menyampaikan apresiasi kepada BI atas inovasi yang terus digulirkannya. Pada 17 Agustus 2019, kata Anis, BI meluncurkan program QRIS yaitu kombinasi dari berbagai jenis QR Code dalam berbagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Hal tersebut membuat kegiatan jual beli digital dengan menggunakan QR Code menjadi lebih aman, cepat, serta mudah. Kini pada Agustus 2021, BI meluncurkan program inovasi baru yang bernama Standarisasi open Application Programming Interfaces (API) Pembayaran (SNAP) antara bank dan fintech.

SNAP merupakan standar nasional protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi di proses transaksi pembayaran.. Peluncuran SNAP bertujuan menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal.

Bersama dengan apresiasi tersebut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengajak kepada BI untuk memikirkan tantangan yang dihadapi di era digital ini. Anis menegaskan bahwa program SNAP yang dijalankan berbasis digital, membutuhkan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang mumpuni. Pasalnya kata Dia, Indonesia adalah negeri yang terbentang sangat luas ini terdiri dari kepulauan yang sangat banyak. "BI perlu mendalami dan mempersiapkan strategi yang dapat digunakan untuk menjangkau Indonesia yang sangat luas ini," ujarnya.

Selain itu, Anis juga menyoroti tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang masih rendah. Terutama untuk literasi digital yang menurut Anis harus benar-benar di tingkatkan dan diantisipasi. Hal lain yang diingatkan politisi senior PKS ini mengenai resiko syber dan proteksi data yang perlu benar-benar dijaga. "Bagaimana agar data itu menjadi data berdaulat yang terproteksi dan tidak mudah bocor," kata Anis.

Ia juga menyampaikan perlunya kehati-hatian atas munculnya shadow banking (Lembaga-lembaga non bank yang melakukan aktivitas seperti bank) yang banyak bermunculan akhir-akhir ini. Oleh karenanya, BI didorong untuk melakukan pembenahan kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai nasabah. "Intinya, kita perlu memikirkan bagaimana agar program SNAP yang bagus ini, dapat diantisipasi dari sisi infrastruktur, gangguan resiko siber, shadow banking dan dukungan kebijakan," pungkasnya.***