Dana APBD Mengendap di Bank, Pengamat: Sudah Seharusnya Jokowi Tegur Keras Menantunya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara, termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution, terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah. Teguran Jokowi itu disampiakan saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Jokowi mengatakan, APBD pemerintah daerah di Sumut banyak yang mengendap di bank. Salah satunya APBD Kota Medan yang mengendap mencapai Rp 1,8 triliun. "Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ujar Jokowi.

Menanggapi hal itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, teguran Jokowi tersebut sudah tepat. "Presiden memang sudah seharusnya menegur walikota bila dinilai melakukan penyimpangan. Hal itu juga berlaku kepada menantunya, Walikota Medan Bobby Nasution," ujar Jamiluddin Ritonga kepada GoNews.co, Jumat (17/9/2021) di Jakarta.

Teguran yang dilakukan presiden terhadap Bobby Nasution menurutnya juga sangat beralasan. Sebab, kata Dia, tidak seharusnya dana APBD mengendap di bank. Namun baginya, teguran Jokowi tersebut masih sebatas sindiran.

"Jokowi seharusnya menegur Bobby Nasution lebih keras. Sebab, dengan mengendapnya APBD di Bank, secara otomatis akan membuat ekonomi di Medan akan terus melambat," tukasnya.

Kasus mengendapnya APBD di Bank bukan menurutnya sudah bukan rahasia. "Jadi kesannya hal itu seolah bukan suatu pelanggaran. Karena itu, presiden juga harus menegur keras semua kementerian, gubernur, bupati dan walikota yang melakukan hal yang sama agar keadilan ditegakkan. Sebab tidak selayaknya APBN dan APBD diendapkan di bank," tandasnya.

Sebelumnya Jokowi mengatakan, berdasrkan data pada 10 September 2021, realisasi APBD di Sumut baru 55,2 persen. Sementara itu, rata-rata APBD yang masih mengendap di bank justru sangat tinggi, yakni Rp 1,3 triliun.

Jokowi juga meminta penyerapan anggaran dipercepat agar bisa mendongkrak laju ekonomi di daerah. Dengan serapan anggaran yang besar, peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak dan akan berdampak positif bagi perekonomian.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen. Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu. Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen.

Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah. Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.***