Awas! Langkah Tito Memundurkan Pemilu Bisa Berpotensi Berbahaya

JAKARTA - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto dalam keteranganya, Senin (20/9/2021), memberi tanggapan terkait wacana pengunduran jadwal Pemilu yang sebelumnya direncanakan pada 21 Februari 2024.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemilu diundur hingga April atau Mei 2024 karena persiapan pemilu terlalu cepat dan akan berdampak pada stabilitas politik.

Dia menilai jika benar itu terjadi maka bisa saja menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. "Keinginan Mendagri mengundur-undur Pemilu 2024 bisa menimbulkan spekulasi liar," ujarnya.

Terlebih lagi, kata dia adanya isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini. "Jangan-jangan malah menjadi pemicu untuk memperpanjang dan memundurkan hal yang lain pula," terang dia.

Di sisi lain, Satyo juga menampik alasan Mendagri, karena polarisasi tersebut merupakan dampak ngototnya pemerintah dan parpol-parpol besar mempertahankan presidential treshold 20 persen.

"Sehingga masyarakat tidak diberikan pilihan yang logis terhadap para calon presiden. Selalu saja 2 calon pasangan, bahkan pilpres 2024 dikhawatirkan hanya akan ada calon tunggal," tandas dia.

Satyo menambahkan hal tersebut terlihat dari peta kekuatan parpol yang hanya menyisakan Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan.

"Kita lihat apakah ke depan ada lagi alasan yang lebih urgent dari polarisasi dan ketatnya jadwal? Jika tiba-tiba muncul lagi alasan lainnya maka patut masyarakat dapat mempertanyakan atau mencurigai bahwa mungkin saja ada kepentingan lain di balik penundaan itu," tuturnya.***