Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
20 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
13 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
3
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
12 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
4
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
Kemenpora
13 jam yang lalu
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
5
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
Kemenpora
13 jam yang lalu
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
6
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
20 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Home  /  Berita  /  Nasional

BAKN DPR: Simpanan Dana Pemda Hampir Rp179 Triliun per Agustus 2021

BAKN DPR: Simpanan Dana Pemda Hampir Rp179 Triliun per Agustus 2021
Ilustrasi dana Pemda. (gambar: sindonews)
Senin, 27 September 2021 08:07 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Anis Byarwati dalam suatu pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Senin (27/9/2021) mengungkapkan, simpanan dana Pemerintah Daerah (Pemda) di Perbankan per Agustus 2021 mencapai Rp178,9 triliun. Ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Anggaran merupakan instrumen kesejahteraan. Jika anggarannya mengendap di bank, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu," kata Anis dikutip GoNEWS.co.

Berdasarkan telaah, kata Anis, lambatnya serapan anggaran Pemda diantaranya disebabkan karena menu dari pemerintah pusat yang membuat Pemda mengakses dana pusat.

"Selama ini, pemerintah pusat memberikan 'menu' apa saja kegiatan yang dapat diakses oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah seringkali mengakses dana dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerahnya," tambahnya.

Sebab lain kenapa angaran lambat diserap, kata Anis, adalah lambatnya petunjuk teknis (Juknis) dari pusat. "Dalam hal ini, pemerintah pusat juga harus mengevaluasi diri. Kendala-kendala di lapangan harus dicari sehingga tidak terjadi keterlambatan yang berulang," imbuhnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DKI Jakarta
wwwwww