Pastikan Layanan Adminduk Memuaskan, Dirjen Persilahkan Setiap Dinas Dukcapil Gelar Survey

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah dalam rilis virtual survey nasional layanan Adminduk, Kamis kemarin menyatakan, dirinya mempersilahkan seluruh Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia untuk menggelar survey uji kepuasan publik atas layanan administrasi kependudukan.

"Kalau teman-teman mau melakukan survey masing-masing, misalnya Provinsi Kepri dipimpin oleh Kadis Dukcapil Provinsi untuk melakukan survey di sana, boleh. Mau tiap kabupaten survey sendiri, boleh. Itu bagus. Saya senang sekali kalau teman-teman ada pandangan untuk melakukan survey sendiri-sendiri," kata Zudan sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Jumat.

Pernyataan Zudan tersebut, menanggapi Kadis Dukcapil Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) yang berharap ada potret survey untuk tiap wilayah Dinas Dukcapil.

Dukungan Zudan terhadap survey kepuasan publik atas layanan Adminduk di tiap daerah tersebut, juga sejalan dengan agenda Ditjen Dukcapil Kemendagri bahwa tahun 2021 adalah tahun pelayanan. 2021 dijadikan sebagai tahun pelayanan karena seluruh jajaran dukcapil dari pusat hingga daerah bisa fokus meningkatkan kualitas pelayanan lantaran tak ada agenda politik Pemilu di tahun 2021.

Untuk diketahui, di tingkat survey nasional, kepuasan publik terhadap layanan Adminduk mencapai angka 73 persen. Spesifik untuk layanan administrasi kependudukan, data hasil survey independen menyebut sebagai berikut:

1) 82 persen responden mengatakan 'mudah' dalam membuat atau memperbaharui KK

2) 78 persen responden mengatakan 'Mudah' dalam membuat atau memperbaharui Akta Kelahiran

3) 80 persen responden mengatakan 'mudah' dalam membuat atau memperbaharui KTP

Sampel survey ini berjumlah 1.600 orang usia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak dan tersebar di 34 provinsi, 149 kabupaten, 160 kecamatan, dan 160 kelurahan/desa. Responden diwawancara tatap muka dengan pertanyaan terstruktur dan hasilnya 20 persen dipilih secara acak. Unit sampling primer survei (PSU) adalah desa/kelurahan dengan sampel kelurahan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.***