Langkah Eks Komisaris Garuda Ungkap Penyewaan Pesawat ke KPK Didukung Kementerian BUMN

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga dalam suatu pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Senin (1/11/2021) menyatakan, kementeriannya mendukung Peter Gontha memberi data penyewaan pesawat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sangat mendukung kalau benar Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Kita dorong supaya mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," kata Arya dikutip GoNEWS.co dari Antaranews.com.

Arya menyampaikan, permasalahan keuangan Garuda Indonesia merupakan kasus ugal-ugalan, terutama terkait penyewaan pesawat. Tapi, kata Arya, "Beliau (Peter Gontha, red) ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat,".

"Jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris, direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang. Kami support apa yang dilakukan Peter Gontha, termasuk Peter Gontha-nya sekalian bisa menjelaskan," jelas Arya.

Sebelumnya, akun Instagram @petergontha yang dikenal sebagai akun mantan komisaris Garuda Indonesia Peter Gontha mengungkapkan, ada dua jenis pesawat yang sewanya bermasalah yaitu Boeing 777 dan Bombardier CRJ-1000.

"Ini Boeing 777, harga sewa di pasar rata-rata $750.000/bulan Garuda mulai dari hari pertama Bayar dua kali lipat? $1.400.000 per bulan. Uangnya kemana sich waktu di teken? pengen tau aja?" tulis Peter seperti dikutip dari suara.com.

"Ini pesawat CRJ Garuda yang salah beli, ada 17 buah. Siapa sich yang suruh beli? Siapa sich brokernya? Sekarang ngangur dan dibalikin. Ruginya jutaan?" tulis Peter lagi.

Menurut Peter, empat perusahaan asing yang ikut dalam penyewaan pesawat telah mengaku berkongkalikong dengan Garuda Indonesia dan telah membayar denda USD 2,5 miliar ke negara masing-masing.

"Terus Kemenkum HAM dan Kejaksaan apa diam saja? Sampai sekarang saya tidak jelas mengapa? Saya langsung sudah menghadap Dirjen Kumham dan bahkan ketua KPK, tapi perintah dari pemerintah dan Direksi Garuda KOMISARIS JANGAN TURUT CAMPUR!. Tanya Prof Romli saja. Silahkan kalau ada yang mau konfirmasi ke pihak Garuda Kumham atau Ketua KPK," tulis Peter.***