Politisi Demokrat Sebut KPK Dijadikan Lembaga Subordinasi Kekuasaan

JAKARTA - Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Benny K Harman saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (9/11/2021), menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga subordinasi kekuasaan.

"Subordinasi kekuasaan," kata Benny kepada GoNEWS.co.

Sebelumnya, dalam lansiran antaranews.com, Benny mengatakan, "Aksi korupsi sekarang sudah semakin ganas dan lebih terbuka, bahkan para pelakunya sukses besar dalam membuat KPK menjadi institusi yang lemah dan menjadi subkoordinasi kekuasaan,".

Dalam lansiran tersebut, Benny juga disebut meminta Jaksa Agung agar memerintahkan jajarannya sampai ke tingkat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk selalu menjaga otonomi institusi dan bersikap netral dalam politik dengan tidak menjadi alat dari kekuatan politik tertentu.

Dengan harapan pada Kejaksaan Agung, Benny meminta Jaksa Agung tidak merasa terganggu dengan berbagai serangan yang bersifat personal dan tetap fokus menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum antikorupsi secara adil, tanpa tebang pilih.

Respons KPK

Terkait hal ini, KPK menepis jika komisi anti rasuah lemah dan jadi subordinasi kekuasaan.

"Tidak benar. UU KPK secara tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun," tegas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada GoNEWS.co.***