Pemprov DKI Diharap Berani Tunjukkan Dokumen Commitment Fee Formula E ke KPK

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyertakan dokumen bukti pembayaran commitment fee Rp560 miliar dalam dokumen Formula E yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/11/2021).

"Semoga Pak Anies berani membuka satu lembar bukti transfer uang commitment fee Rp560 miliar. Cukup satu lembar itu saja, tidak harus 600 halaman. Dari situ, nanti kita lihat apakah uang tersebut ditransfer ke rekening FEO di Inggris atau dititipkan ke pihak lain," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dikutip GoNEWS.co dari keterangan tertulisnya.

Anggara menilai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membayar commitment fee Formula E. Pasalnya, jika mengikuti kontrak yang ditandatangani PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Formula E Operations (FEO), pembayaran commitment fee adalah kewajiban PT Jakpro. Sementara, Dispora tidak ikut menandatangani kontrak dan bahkan tidak disebut di dalamnya.

"Baik di swasta maupun pemerintah, prosedur yang wajar adalah transaksi keuangan hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang disebut di kontrak. Jadi, hanya Jakpro yang bisa membayar ke FEO, dan sebaliknya FEO hanya bisa menerima pembayaran dari Jakpro. Pertanyaannya, Dispora membayar Formula E Rp560 miliar ke siapa?" ucap Anggara.

Meski demikian, Anggara memahami posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang hanya menjalankan perintah Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Anies menerbitkan Surat Kuasa no. 747/-072.26 tentang permohonan pinjaman daerah kepada PT Bank DKI dan ​​Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 77 tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020.

"Keputusan Pak Anies tersebut diduga cacat hukum. Hingga saat ini tidak ada penjelasan dari Pemprov DKI tentang dasar aturan yang membolehkan Pak Anies memberikan perintah ke Dispora untuk membayar commitment fee. Ini aneh dan tidak wajar, harus diusut tuntas oleh penegak hukum," ujar Anggara.***