Jelang Nataru, Syarief Hasan Minta Pemerintah Pastikan Harga Sembako Stabil dan Pasokan Aman

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta kepada pemerintah agar betul-betul memastikan pasokan pangan rakyat tercukupi, dengan harga yang wajar dan stabil. Ini penting mengingat Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) memungkinkan pasokan kebutuhan pangan meningkat. Jika terjadi kelangkaan barang, maka tentu harga akan melejit. Hal-hal seperti inilah yang mesti dimitigasi oleh pemerintah.

"Apa yang terjadi dengan kenaikan drastis harga minyak goreng yang juga belum turun mesti dijadikan pelajaran. Jangan sampai pemerintah terkesan diam saja tanpa mampu melakukan upaya menstabilkan harga. Kita kan tahu nanti Natal dan Tahun Baru kebutuhan pangan meningkat, jadi ya harus dipastikan pasokannya," ujarnya, Rabu (8/12/2021).

Anggota Komisi Pertahanan DPR ini juga mengimbau agar pemerintah lebih serius lagi memperhatikan ketahanan pangan. Ini penting karena pangan adalah kebutuhan mendasar dan rutin, sehingga jika pasokannya terganggu, maka kehidupan rakyat juga terganggu. Kenaikan harga pangan sangat sensitif mempengaruhi kehidupan rakyat.

"Kita perlu memandang soal pangan ini menjadi sangat holistik. Perkaranya bukan sekadar memenuhi kebutuhan harian saja, namun berdampak pada ketahanan sebuah bangsa. Pasokan dan harga pangan yang bergejolak sangat rawan menimbulkan huru hara, pada akhirnya mengganggu iklim investasi, dan semua sendi kehidupan bernegara. Inilah yang mestinya diperhatikan betul-betul oleh pemerintah," kata Syarief.

Karena itu, Syarief berharap pemerintah melakukan serangkaian upaya dan kebijakan yang jauh lebih terarah memastikan pasokan dan harga pangan stabil. Sudah menjadi tugas pemerintah melakukan intervensi jika mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Jangan sampai lepas tangan yang ujung-ujungnya mengorbankan rakyat banyak.

"Saya wanti-wanti betul soal pasokan dan harga pangan ini. Sebab untuk kasus minyak goreng saja, kita yang produsen sawit terbesar di dunia mengalami kenaikan harga minyak goreng. Apalagi untuk komoditas yang kita mesti impor. Pemerintah bisa saja mengatakan semua persiapan sudah dilakukan, tetapi dengan fakta-fakta yang sudah terjadi, wajar rakyat menjadi ragu. Saya kira inilah tugas besar pemerintah meyakinkan rakyatnya," pungkasnya.***