Akui Banyak Bawahannya Bertindak di Luar SOP, Jenderal Listyo Sigit Minta Maaf

JAKARTA - Selama menjabat Kapolri, Jenderal Listyo Sigit mengakui bahwa banyak tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya yang tidak diinginkan masyarakat. Khususnya sipil.

Salah satunya yang kini heboh yakni oknum anggota Polres Pasuruan, Bripda Randy, yang dijerat tindak pidana aborsi terhadap pacarnya hingga depresi dan memilih bunuh diri.

Akibatnya, Randy pun ditahan dan tengah menjalani proses hukum terkait pidana yang ia jalani dan sidang kode etik kelak. Ada juga di Tangerang, provinsi Banten, oknum polisi berpangkat brigadir NP membanting seorang mahasiswa saat melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang.

Ia kini dimutasi menjadi Bintara tanpa jabatan. Masih banyak lagi kasus lain yang terjadi akibat ulah oknum tersebut. Listyo pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ulah bawahannya yang ia sebut sebagai oknum tersebut. Dia berharap korps yang ia pimpin jauh lebih baik ke depan.

"Saya juga menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya, apabila masih ada tindakan-tindakan kami yang belum memenuhi harapan masyarakat. Ini akan menjadi motivasi kami, untuk selalu berkembang menjadi lebih baik lagi dari hari yang kemarin," tulis Listyo dikutip dari akun Instagramnya.

Alumni Akademi Kepolisian 1991 ini juga berupaya agar ke depan, Polri menjadi institusi yang diinginkan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. "Ini adalah tanggung jawab besar bagi kami dan akan terus kami pertahankan serta tingkatkan demi mewujudkan sosok Polri yang selama ini diinginkan oleh masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, salah satu hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menyentuh angka 80,2 persen.

Bahkan dalam survei tersebut Polri mengalahkan lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei itu pun menjadi perbincangan publik, apalagi belakangan banyak kasus yang menyeret oknum di kepolisian. Angka tersebut tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir.

Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara selalu berada di bawah 80 persen selama 10 tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan tingginya tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian hingga 80,2 persen mengalahkan lembaga penegak hukum lainnya.***