Ini Kata Menpora Soal Penyelesaian Sanksi WADA Terhadap LADI

JAKARTA -Menpora Zainudin Amali mengatakan Tim Gugus Tugas atau Tim Akselerasi melaporkan perkembangan sanksi yang dijatuhkan Badan Anti Doping Dunia (WADA) terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) sudah menujukkan ke arah positif.

“Saya mendapatkan informasi tentang perkembangannya ke arah progres yang positif. Bahkan, benar-benar terjadi percepatan atau akselerasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh tim LADI, unsur pemerintah terhadap pemenuhan complaints sebagaimana yang dipersyaratkan oleh WADA terhadap LADI,” ujar Menpora Amali saat melakukan konferensi pers secara virtual, Senin (13/12) sore.

Menurutnya, Ketua Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari sudah melakukan pertemuan dengan WADA dan organisasi-organisasi terkait. Hasilnya, upaya-upaya pemerintah, LADI dan tim akselerasi mendapat pujian dari WADA.

“Progresnya sangat bagus dan sangat cepat bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mendapatkan sanksi yang sama atau National Anti-Doping Organizations (NADO) atau lembaga lain di luar Indonesia, yang mendapatkan sanksi yang sama. Tapi Indonesia dianggap sudah lebih maju dan cepat,” ujarnya.

Menurut Menpora Amali, hal itu dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada. Meski demikian, dalam hal ini posisi pemerintah hannya memfasilitasi saja karena komunikasi hanya bisa dilakukan oleh tim akselerasi dan LADI kepada WADA.

“Pemerintah menfasilitasi, karena LADI ini adalah satu lembaga yang independen, yang walaupun secara formalnya baru kita kuatkan dalam undang-undang tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi terhadap sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari mengatakan Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli saat bertemu dirinya beberapa waktu lalu justru memberikan respon positif dan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan sanksi WADA tersebut.

“WADA memberikan respon yang sangat positif dan memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang betul-betul serius terutama pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas dan teman-teman dari LADI yang sangat serius mengntisipasi dan melakukakan semua percepatan dan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sanksi yang dijatuhkan oleh WADA tersebut,” kata Raja Sapta Oktohari.

Dikatakan Oktohari, sanksi terhadap LADI berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan WADA kepada negara lain seperti Rusia, Korea Utara atau Thailand. Menurutnya, terhadap Indonesia meliputi tiga bagian antara lain pertama soal komunikasi, kedua administrasi dan ketiga teknis.

“Dari tiga hal tersebut, komunikasi selesaikan dengan baik, administrasi semua on progres diselesaikan dari temam-teman LADI dan masalah teknis sendiri, semua testing alhamdulillah sudah bisa selesai. Hanya saja, kemarin kurang lima (sampel doping) itupun karena atlet yang mau di tes masih berada di luar negeri,” ungkapnya.

“Tetapi semua kita sampaikan kepada WADA, dan WADA bisa mengerti. Kabar baiknya adalah dengan semua percepatan itu WADA menyatakan apresiasi dan mereka menyatakan akan meninjau ulang sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia,” jelasnya.

Disamping itu, Oktohari mengungkapkan, dirinya melaporkan bahwa Indonesia akan melakukan banyak event olahraga. Dengan demikian, event yang disampaikan sebelum sanksi dijatuhkan itu tidak akan ada kendala dan tetap bisa dilaksakan. Disamping itu, Oktohari menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memabngun kembali LADI yang indenependen dan professional.

“LADI kami sampaikan kepada WADA, bahwa komitmen dari pemerintah Indonesia we are not fixing a broken car, tapi we are building formula one. Jadi kita bukan ingin memperbaiki mobil rusak, tapi kita sedang membangun dalam mobil yang mampu bersaing di ajang internasional.

Hal tersebut kemudian disambut baik oleh WADA. Bahkan, melihat keseriusan Indonesia tersebut, Indonesia yang saat ini disupervisi oleh JADA (lembaga anti doping Jepang) kedepan bisa menjadi supervisor bagi negara-negara di sekitarnya terkait doping.

“Jadi kedepan tidak menutup kemungkinan dengan LADI yang professional, modern, akuntabel, independen bisa menyandang tugas menjadi supervisor apabila ada yang terjadi dalam regional kita,” pungkasnya.***