Kata Pengamat soal Ide 'Bahlul' Bahlil terkait Pilpres Mundur

JAKARTA - Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) mundur menuai kritik dari berbagai kalangan, baik dari partai politik maupun dunia akademik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Septa Dinata dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (11/1/2022) menilai wacana ini memiliki landasan yang rapuh.

"Landasannya gak kuat itu alias bahlul. Ekonomi memang penting dan fundamental, tapi alasan ekonomi tidak bisa menjadi landasan untuk menabrak konstitusi, apalagi Undang-Undang Dasar. Apalagi situasinya bukan dalam kegentingan," ujar Septa dikutip GoNEWS.co di Jakarta.

Menurut Septa, rujukan sistem hukum di Indonesia sebagian besar adalah model kontinental. "Dalam tradisi kontinental, hukum yang tertulis itu sangat penting."

"Mari belajar menghormatinya! Bukan malah menjadikan aturan, terlebih Undang-Undang Dasar, sebagai bagian dari permainan politik untuk kepentingan sesaat. Ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. Gampang sekali mengotak-atik sesuai selera penguasa semasa," tuturnya.***