DPR Sebut Pengawasan Sejumlah Isu yang Butuh Tindak Lanjut Pemerintah

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengungkapkan, ada berbagai isu permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang yang perlu diawasi parlemen. Dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022) Ia menegaskan, hasil pengawasan Senayan diharap bisa ditindaklanjuti pemerintah.

"Fungsi pengawasan DPR RI dapat efektif apabila terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau lembaga terkait, terhadap rekomendasi ataupun keputusan rapat kerja secara terukur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat," kata Puan dikutip GoNEWS.co.

Adapun isu yang dimaksud Puan antara lain adalah program booster vaksin Covid-19; pengawasan protokol kesehatan dalam menghadapi berkembangnya Covid-19 varian Omicron; penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; kenaikan harga bahan pokok pada akhir tahun 2021; penerapan 100 persen Pembelajaran Tatap Muka; dan kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan Umrah Tahun 2022.

"Rakyat menantikan, fungsi pengawasan DPR RI dapat ikut membantu memberikan solusi atas berbagai urusan yang dihadapi oleh Rakyat," ujar Puan.***