Pemprov DKI Tunggu Pusat Soal PTM, PSI: Efek Jarang Ngobrol

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi sikap Pemprov DKI Jakarta mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah penyebaran virus omicron. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/1/2022), Ia mengatakan, Pemprov seharusnya dapat berkomunikasi lebih cepat dengan pemerintah pusat.

"Harusnya, Pemprov lebih cepat. Kita ini di Ibu Kota, Balaikota cuma berjarak beberapa ratus meter saja dari istana. Kalau kita ngga beres akan berdampak langsung buat pemerintah pusat, berdampak langsung ke Indonesia. Ini efek jarang ngobrol kayaknya," kutipan pernyataan Anggara yang dibaca GoNEWS.co.

Anggara menyoroti sikap dari Pemprov DKI yang belum mau mengambil keputusan terkait pemberlakuan PTM. Menurutnya tindakan dari Pemprov tersebut akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang tua murid yang memiliki anak usia sekolah.

"Harusnya, ini bukan soal setuju atau tidak setuju lagi seperti yang dikatakan oleh Pemprov. Harusnya bisa cerita sudah komunikasi sampai mana? Biar warga tahu pemerintahnya sedang bekerja buat mereka. Ini kan menimbulkan kebingungan buat orang tua murid, angka omicron ini juga nambah terus. Pemprov setuju, tapi masih nunggu, aneh kan?" tambah Anggara

Anggara meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak tampak mengambil jarak dari pemerintah pusat.

"Saya kira Pemprov harus lebih proaktif. Jangan sampai banyak korban dulu baru teriak. Selain itu, kami harap tidak ada lagi pandangan masyarakat yang melihat pusat dan DKI itu musuhan. Kita ini di pemerintah harus jadi teladan bagi masyarakat," tutup Anggara.***