Jalankan Perintah Partai, Jadi Alasan Cak Imin Ikut Maju di Pilpres 2024

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 sangat berbeda dengan Pilpres 2019 lalu. Sebab, pada Pilpres 2024 mendatang, tidak akan ada lagi calon petahana (incumbent) seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu.

Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon petahana. Karena itu, pada Pilpres 2024 mendatang, semua calon yang maju memiliki peluang yang sama untuk menang.

Muhaimin mengatakan bahwa dirinya juga siap untuk maju sebagai calon presiden (capres) karena banyak pihak yang mendorongnya untuk maju sebagai capres. "Kalau teman-teman saya inginnya saya sebagai capres. Sekarang semua (kekuatan PKB) bergerak untuk capres, tapi soal ke depan bagaimana, ya itu pasti ada proses. Saya ini menjalankan perintah partai saja," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya akan maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2014 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2021).

Dikatakan Muhaimin, karena PKB tidak bisa mengusung calon sendiri karena terbentur aturan syarat minimal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) 20% maka satu-satunya langkah politik yang bisa dilakukan adalah dengan membangun koalisi bersama partai lain hingga memenuhi syarat minimal PT 20%. PKB terus melakukan penjajakan dengan berbagai partai lain untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres. "Pertemuan kita dengan partai-partai hampir setiap saat di DPR, sudah memungkinkan untuk terus menjajaki," katanya.

Kendati begitu, untuk sampai mengerucut pada koalisi pencalonan, menurut Cak Imin sapaan akrabnya, saat ini masih terlalu dini. "Masih terlalu dini, mungkin akan mengerucut menjelang hari H atau satu bulan sebelum pendaftaran," urainya.

Dengan adanya syarat minimal PT 20%, Muhaimin menduga Pilpres 2024 akan diikuti tiga pasangan calon. Muhaimin juga menyinggung waktu pelaksanaan Pemilu 2024 yang hingga saat ini belum diputuskan. Menurutnya, melihat kondisi yang ada, Wakil Ketua DPR ini berharap Pemilu 2024 bisa digelar pada Bulan Februari.

"Kita hampir rata-rata di DPR semua menyepakati Februari, semoga bisa disepakati Februari sehingga tidak mengganggu Ramadan dan Idul Fitri. Jadi, semua sudah tuntas sebelum Ramadan dan Idul Fitri. Kita juga ingin ada waktu yang cukup, konsekuensinya memajukan pilkada," pungkasnya.***