Kinerja Pendamping Desa harus Dievaluasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT) Kementerian Desa untuk mengevaluasi proses rekrutmen dan kinerja tenaga pendamping desa. Demikian Ia sampaikan sebagaimana termaktub dalam kesimpulan rapat bersama Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Kepala BPSDM-PMDDTT Kementerian Desa PDTT di Senayan, Jakarta, kemarin.

"Komisi V DPR RI mendesak BPSDM-PMDDTT untuk melakukan evaluasi proses rekrutmen dan kinerja tenaga pendamping desa. Komisi V DPR RI juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT agar hasil pengawasan berupa temuan maupun rekomendasi di setiap unit organisasi Kementerian Desa PDTT serta hasil pengawasan terhadap penyaluran dan pengelolaan dana desa dilaporkan kepada Komisi V DPR RI," ujar Roberth sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari publikasi DPR, Kamis (20/1/2022).

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menegaskan, Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM-PMDDTT dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa agar lebih detail dalam setiap penjelasan atau pemaparan materi Rapat Dengar Pendapat.

"Serta transparan tentang jenis kegiatan, lokus, fokus dan besaran anggarannya disertai dengan output dan outcome yang jelas," tandas Roberth.***