Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
19 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
14 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
3
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
18 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
4
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
14 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
5
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
18 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
6
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
13 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Home  /  Berita  /  Nasional

Target Kinerja 2021 Tak Optimal, PDIP DPR Desak KLHK Berbenah

Target Kinerja 2021 Tak Optimal, PDIP DPR Desak KLHK Berbenah
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat di Senayan. (foto: ist./dpr)
Senin, 07 Februari 2022 14:29 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengan KLHK di Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022) mengingatkan, agar kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu menuntaskan program kerja tahun 2022, terutama terkait pembenahan data di KLHK. Banyaknya program kerja 2021 yang tak tercapai, jangan sampai terulang di tahun ini.

"Saya bukan tidak tahu. Yang saya minta ada kejujuran. Bagaimana sih memperbaiki negara ini? Bayangkan, data saja tidak jelas dan valid. Ada apa ini? Kita harus jujur dan terbuka," tegas Politisi PDI-Perjuangan itu sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran parlemen.

Adapun beberapa program kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) yang dianggap belum tuntas, diantaranya:

1) Penyiapan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

2) Penataan kawasan hutan

3) Realisasi perhutanan sosial

4) Realisasi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, dan indeks tutup lahan

5) Tunggakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan

6) Realisasi rehabilitasi yang rendah

7) Pembayaran denda dari perkara yang inkrah yaitu penetapan peta kecukupan kawasan hutan sekaligus penutupan hutan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DKI Jakarta
wwwwww