Penundaan Pemilu: Rencana Jahat Hianati Amanat Reformasi

JAKARTA - Berkembangnya lagi wacana penundaan pemilu menjelang Pemilu 2024, menjadi alarm bagi masyarakat bahwa amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh permufakatan jahat sekelompok elite yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo.

Dr. Wijayanto, pengamat politik dari Undip, Semarang, mengungkapkan, sejak tahun 2019 dirinya mengaku sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Dan sampai tahun 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu, yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga. Ini menjadi alarm tanda bahaya," ujarnya, Rabu (02/3/20222).

"Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi. Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu.

"Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi? Kita berkeliling ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik. Prioritas pun tidak ada," tegas AHY.

Menanggapi hal ini, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, pihaknya tidak takut menyuarakan kebenaran. Di sana-sini sedang banyak masalah. "Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi," urainya.

Lulusan Nanjing Tiongkok ini melanjutkan, Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya Sudan menegaskan tidak ada perpanjangan jabatan Presiden. Wacana menunda Pemilu sama dengan wacana perpanjangan jabatan Presiden. "Kata Presiden, ini sama dengan menampar muka beliau. Memalukan orang-orang yang ingin memalukan nama Presiden ini. Saya setuju dengan pernyataan Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi. Padahal salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan Presiden yang dituangkan dalam UUD 1945," terangnya.

Lebih lanjut Jovan mengatakan, jika Presiden diganggu terus dengan ide-ide gila ini, maka menurutnya yang kasihan adalah Jokowi sendiri. "Presiden harus segera bersuara dan menghentikan wacana tunda Pemilu ini. Karena saya meyakini, ini bukan kehendak beliau, ini hanya orang yang mau cari muka saja pada beliau. Kalau Presiden diam, nanti orang pikir anggap benar. Sekali lagi kasihan nama Presiden dirusak oleh orang-orang bermental Orde Baru," tukasnya.

Wacana penundaan pemilu ini mula-mula digaungkan bulan Januari 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Wacana ini surut setelah ditolak oleh berbagai pihak.

Namun isu ini kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan isu ini lagi pada Februari 2022 dengan alasan pandemi, yang didukung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan alasan perang Rusia-Ukraina.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari sejumlah petani yang menginginkan penundaan pemilu. Presiden Jokowi didesak untuk menegaskan sikapnya atas wacana yang meresahkan ini.***