KH Miftachul Akhyar Mundur dari Ketua Umum MUI

JAKARTA - KH Miftachul Akhyar mundur dari jabatannya jadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengunduran diri ini dilakukan melalui surat yang diberikan awal pekan ini.

"Di saat ahlul halli wal aqdi (Ahwa) Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai Rais Aam, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami'na wa atha'na (kami dengarkan dan kami patuhi). Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi tekanan," katanya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah PBNU di Kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat, dikutip dalam laman nu.or.id, Rabu (9/3/2022).

Tidak hanya membicarakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum MUI, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menceritakan proses pemilihan Ketua Umum MUI pada akhir November 2020. Hampir dua tahun sebelumnya, dia mengaku dirayu dan diyakinkan untuk bersedia jadi Ketua Umum MUI.

"Semula saya keberatan, tapi kemudian saya takut menjadi orang pertama yang berbuat 'bid'ah' di dalam NU. Karena selama ini Rais Aam PBNU selalu menjabat Ketua Umum MUI," jelasnya.

Sementara itu Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi MUI KH Salahuddin Al-Aiyub membenarkan telah menerima surat pengunduran diri dimaksud. Pihaknya pun merespon terkait surat tersebut sesuai aturan yang berlaku.

"Awal pekan ini, surat tersebut telah kami terima. Selanjutnya, MUI akan merespons surat tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di internal MUI," ungkapnya.

Ditemui ditempat yang sama, Katib Syuriyah PBNU yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menyatakan sangat menghormati keputusan Rais Aam. Dengan adanya keputusan itu pihaknya akan melakukan mengonsolidasikan dalam aturan organisasi di MUI. "Saya sebagai santri sangat menjunjung tinggi keputusan Kiai Miftah, dan akan mengonsolidasikan sesuai mekanisme organisasi" bebernya.

Diketahui, hari ini PBNU mengadakan rapat gabungan untuk menetapkan berbagai program kerja pembidangan masing-masing pengurus, penyusunan kepengurusan lembaga-lembaga, serta pembentukan sekaligus penyusunan tiga badan khusus. Diantaranya yakni Badan Pengembangan Administrasi Keorganisasian dan Kader, Badan Pengembangan Jaringan Internasional, dan Badan Inovasi Strategis.***